Keluhan tentang soal UN 2009

Berlanjut, Soal Unas Masih Dikeluhkan

SAMPIT – Bukan hanya kembali diwarnai aksi ketidakhadiran para siswa, materi soal pada pelaksanaan ujian nasional (unas) hari kedua juga dikeluhkan. Seperti yang terjadi di MAN Sampit, lembar soal Bahasa Inggris yang diterima sangat buram. Dampaknya siswa kesulitan untuk mengisi jawaban.
“Hanya ada satu siswa saja yang lembar soal ujiannya warnanya buram dan ini sudah ditangani dengan cepat sehingga tidak mengganggu siswa lainnya,” ujar Widiharto Purnomo, salah satu pemantau unas dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimatan Tengah, kemarin (21/4).
Untuk mengatasinya panitia ujian langsung menggandakan dengan difotokopi disaksikan Tim Pemantau Independen (TPI), pihak sekolah, dan keamanan.
Widiharto menambahkan, selain itu, mengenai lembar jawaban ujian nasional (LJUN) tidak ditemukan ada yang rusak atau jenis lainnya yang menghambat proses berlangsungnya ujian. “Semua berjalan lancar selain kendala yang diatas,” cetusnya.
Di SMK PGRI Sampit, ada beberapa siswa yang sudah terdaftar namun tidak hadir untuk mengikuti ujian. “Ada 6 orang yakni 2 orang sudah nikah dan 4 mengundurkan diri tanpa pemberitahuan hingga sekarang,” ungkap Kepala SMK PGRI Sampit Syamsuddin.
Widiharto menambahkan, untuk MAN Sampit juga ada 1 orang yang tidak hadir yakni sudah nikah. “Ini masalah non pendidikan sehingga siswa tersebut sudah dinyatakan keluar,” pungkasnya diiyakan Syamsuddin. (fin)

Pungutan Dana BOS 2009

Masih Lakukan Pungutan

Kasek Terancam Dicopot

SAMPIT – Para kepala sekolah dasar, khususnya di wilayah kecamatan Mentawa Baru Ketapang mesti berhati-hati dalam menerapkan kebijakan. Sebab, setelah pendidikan gratis di-launching tahun ini, kepala sekolah (kasek) dilarang keras melakukan pungutan. Sanksinya bagi yang tetap membandel akan direkomendasikan dicopot dari jabatannya.
“Jadi pihak sekolah tidak dibenarkan untuk memungut sepersenpun uang kepada muridnya terutama tentang biaya pendidikan,” tegas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kecamatan Ketapang Jumaidi, MPd.
Dia menambahkan, apabila dari pihak sekolah masih melakukan pungutan dana, entah itu menjual buku atau pungutan lainnya akan diberi sanksi.
“Apabila ini terjadi terutama bagi guru diberikan surat teguran sesuai dengan wewenang Dinas Cabang sedangkan kepala sekolah akan diusulkan diberhentikan,” tandas Jumaidi.
Untuk tahun ini, dana bantuan operasional sekolah (BOS) cukup besar dan ditambahkan lagi dengan dana sharing BOS yang dialokasikan dari APBD Kotim tahun 2009. “Untuk murid miskin setiap sekolah menganggarkan dana 20 persen dengan harapan tidak ada lagi alasan usia sekolah 6-12 tahun tidak sekolah,” imbuhnya.
Alumni Universitas PGRI Surabaya menambahkan semakin besar dana BOS yang dialokasikan akan berdampak secara signifikan seperti meningkatnya kualiatas pendidikan, pemerataan pendidikan tingkat Dasar dan tanggungjawab kepala sekolah terhadap pengguna dana BOS itu sendiri. “Tahun ajaran ini biaya ujian ditanggung sepenuhnya oleh sekolah melalui dana BOS dan APBD Daerah, sedangkan Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2009/2010 mendatang tidak ada pungutan terutama sekolah Negeri,” pungkas Jumaidi. (fin)

Program Baru Disdikpora Kotim 2009

Program Percepatan Kualifikasi Guru DII ke SI

SAMPIT – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim bekerjasama dengan FKIP Universitas Palangka Raya (Unpar) mengadakan program percepatan kualifikasi guru berijazahkan Diploma (DII) ke Sarjana (SI).
Kepala Disdikpora Kotim Drs Yanero mengatakan, program ini sangat membantu bagi guru DII yang ingin cepat ke SI karena ini adalah program terbaru. “Program ini hanya untuk mahasiswa baru tahun 2009,” katanya, kemarin (20/4)
Program ini melalui portofolio yang dihimpun oleh mahasiswa program SI dimana nantinya portofolio tersebut akan dikonversikan menjadi Sistem Kredit Semester (SKS).
Dia menambahkan, program ini dijalankan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. “Ada sekitar 400 hingga 500 guru yang akan direkrut untuk mengikuti program tersebut,” ungkap Yanero.
Yanero menjelaskan, program percepatan kualifikasi tersebut yakni, guru memiliki ijazah DII yang punya SKS 40-50 yang sudah dikonversi atau telah mengajar antara 3 sampai 5 tahun keatas bisa mengikuti program tersebut. “Ada 144 SKS yang harus dicapai guru, dan untuk mencapai angka tersebut harus melalui kuliah setelah 144 SKS sudah bisa menyusun scripsi,” sebut Yanero.
Sedangkan wilayah perkuliahan itu sudah ditentukan tempatnya yakni Sampit dan Universitas Palangka Raya (Unpar). “Bagi jurusan yang berat dirujuk ke Unpar dan ini hanya sebagian kecil sedangkan lainnya diprioritaskan di Sampit. Ini bertujuan jarak guru dari tempat mengajar tidak terlalu jauh, dan ini dilaksanakan pada \bulan Juni dan Desember,” beber Yanero.
Disamping itu, mengenai tim pengelola segera dibentuk mengingat program ini tergolong baru dan juga sangat dinanti-nanti oleh guru yang berijazahkan DII. “Pada saatnya nanti akan disosialisakan ke para guru yang ada di wilayah Kabupaten Kotim,” pungkas Yanero. (fin)

Sekolah tolak murid baru

TK Wijaya Kesuma Tolak Murid Pindahan

SAMPIT – Masih ada saja sekolah yang berlaku diskriminatif dalam menerima murid. TK Wijaya Kesuma dilaporkan telah menolak murid pindahan dari salah satu TK di kota Sampit.
Jupri, orang tua NA (nama samaran) yang menjadi korban penolakan tersebut mengatakan, keputusan penolakan justru bukan datang dari pihak sekolah, melainkan dari pemilik sekolah yakni PT Musirawas Citraharpindo, Asam Baru, kecamatan Hanau, kabupaten Seruyan.
“Sebelum pindah saya sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan mengajukan permohonan agar diterima. Namun Kepala TK Wijaya Kesuma meminta saya untuk menghadap ke bagian hubungan masyarakat (humas),” kata Jufri saat bertandang ke Redaksi Radar Sampit, kemarin (16/4).
“Setelah menghadap ke bagian humas ternyata ditolak dengan alasan ruangan tidak mencukupi untuk menerima siswa baru,” tambahnya.
Padahal, katanya, mengacu UU setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan yang sama tanpa ada perbedaan. “Justru yang terjadi anak saya ditolak. Ini kan sama saja menghambat laju pendidikan,” ucapnya.
Dia menambahkan, pihak sekolah dan pihak perusahaan terkesan mempermainkan pihak keluarganya untuk menyekolahkan anaknya dan juga terkesan membeda-bedakan terhadap orang diluar perkebunan sawit. “Kami berharap agar anak kami diterima di sekolah yang didambakannya,” pungkasnya.
Perlu diketahui, TK Wijaya Kesuma merupakan sekolah swasta yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di usaha perkebunan kelapa sawit dan berkedudukan di Desa Asam Baru Kecamatan Hanau. (fin/ton)

Kerjasama Aust+Indo di Kotim

Kotim Beberkan Sekolah Gratis
Kerjasama Australia-Indonesia Berlanjut

SAMPIT – Program pendidikan gratis untuk wajib belajar 9 tahun terus disosialisasikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim. Program yang di-launching awal tahun lalu itu, setidaknya bisa menekan angka putus sekolah, karena keterbatasan biaya.
Dihadapan 60 peserta perwakilan 4 kabupaten di (Kotim, Seruyan, Lamandau dan Sukamara) dalam kelanjutan kerjasama antara pihak asing atau disebut Autralia-Indonesia Fartnership (Kemitraan Australia-Indonesia), Yanero menekankan sejalan dengan misinya, pihak sekolah—SD dan SMP—tidak lagi melakukan pungutan yang dirasa memberatkan orangtua siswa. Apalagi tahun ini dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga mengalami kenaikan.
“Jadi saya harapkan tidak ada lagi pungutan oleh pihak sekolah terhadap orang tua siswa karena dengan dana BOS pembiayaan untuk sekolah sudah mencukupi,” kata Yenero
Dia menambahkan, program sekolah gratis ini langsung di pantau oleh pemerintah pusat secara ketat dan apabila terbukti menyelewengkan dana BOS tersebut akan dapat sanksi cukup berat terutama Kepala Sekolah. “Salah satu sanksinya adalah diberhentikan dari kedinasan,” sebutnya.
Sementara itu, ketua panitia yang diwakilkan dari Kabupaten Sukamara Muliyanto mengatakan, kegiatan kerjasama Australia-Indonesia pada seri B menitik beratkan pada Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS) sedangkan pada seri C ini tentang penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
“Ada 13 Sekolah yang mengikuti kegiatan ini yakni Kabupaten Kotim 5 sekolah, Seruyan 2 sekolah, Lamandau 4 sekolah dan Sukamara 2 sekolah,” sebutnya.
Muliyanto berharap, kepada para peserta hendaknya mengikuti kegiatan ini lebih serius dan berdayaguna serta mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. (fin)

Prihatin Cara Ngajar Guru

Tindakan Kekerasan Guru

SAMPIT – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim kembali menyorot tindakan kekerasan yang dilakukan guru kepada murid. Karenanya, kepada pelaku yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi baik dari sisi kepegawaian atau hukum pidana.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotim Drs Calon I Ranggon mengatakan tindakan pelaku tidak bisa ditolerir, terlebih bilamana bukti-bukti kekerasan itu sudah terungkap.
“Saya prihatin atas kasus-kasus seperti itu. Imbasnya sangat luas, tidak hanya mencoreng citra dunia pendikan, tapi bisa membuat sang anak depresi berat,” kata Calon.
Sebagai tenaga pendidik mestinya guru harus memotivasi anak didiknya dan bukannya membuat dirinya takut, serta menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan sang anak dengan apa yang semestinya ia kerjakan. “Jangan buat anak bagaikan di neraka,” tandasnya.
Mendidik anak, lanjut Calon lagi, tidaklah semudah membalikan telapak tangan apalagi yang didik selama 6 tahun. “Ini memang butuh kesabaran yang tinggi. Pada tingkat dasar kepribadian dan watak sang anak masih labil,” ucapnya.
Calon berharap, dalam mendidik bukan hanya tugas para guru di sekolah semata, tetapi bagi orangtua juga diminta proaktif memperhatikan anaknya masing-masing.
“Sedangkan untuk para guru mulai sekarang merubah pola sistem mengajar dengan cara Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efekstif dan Menyenangkan atau disingkat PAKEM,” pungkasnya. (fin)

SMPN 1 Sampit R-SBI

Terbaik, dari Dua SMP se-Kalteng
SMPN 1 Sampit Sandang Predikat R-SBI

SAMPIT – Jumlah SMP yang berpredikat rintisan sekolah berstandar Indonesia (R-SBI) di Kalteng masih sangat minim. Dari ratusan sekolah baik negeri dan swasta di Kalteng, hanya ada dua sekolah yang menyandang predikat itu. Kedua sekolah itu adalah SMPN 2 Palangka Raya dan SMPN 1 Sampit.
“Dengan adanya sekolah R-SBI menjadi kesempatan baik bagi warga Kotim untuk menyekolahkan,” kata Kepala Seksi SMP/SMPLB Disdikpora Kotim Widarso.
Widarso mengatakan ada beberapa keunggulan bagi siswa R-SBI dibanding siswa reguler. Salah satunya adalah media penyampaiannya. Dimana untuk siswa reguler masih menggunakan bahasa Indonesia, meskipun ada mata pelajaran Bahasa Inggris tapi tidak dijadikan sebagai bahasa keseharian. Sedangkan siswa R-SBI menggunakan dua bahasa atau disebut bilinggual yakni bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, namun lebih difokus pada bahasa Inggris.
Untuk tahun ajaran 2009/2010 ini SMPN 1 Sampit telah mengadakan seleksi siswa R-SBI sebanyak 81 orang, sedangkan yang diterima hanya 48 orang dan dibuka untuk siswa baru sebanyak 2 ruang dimana satu ruang diisi 24 siswa.
Terkait rekrutmen siswa R-SBI yang lebih dulu dibandingkan siswa reguler, Widarso tak membantahnya. Merutnya, langkah itu sesuai peraturan yang dikeluarkan Dirjen Dikdasmen. Salah satu peraturan tersebut menyebutkan PSB bisa dilakukan sebelum PSB untuk kelas reguler dibuka.
“Tidak ada larangan bagi sekolah untuk menerima siswa baru meskipun siswa yang ikut seleksi masih berstatus pelajar di Sekolah Dasar (SD),” katanya.
Ditambahkannya bagi yang lulus syarat khusus bisa mengikuti seleksi, sedangkan syarat umum juga harus lulus “Siswa yang ikut seleksi dinyatakan lulus tapi Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tidak lulus maka siswa tersebut dinyatakan tidak diterima karena syarat umum tidak terpenuhi,” terang Widarso. (fin/ton)

Dana BOS Kotim 2009

Kotim Terima Rp6,6 Miliar
Dana BOS Triwulan Pertama

SAMPIT – Kabar gembira bagi sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten Kotim. Setelah gali lobang tutup lobang hingga akhir triwulan pertama, dana yang dinanti akhirnya dikucurkan.
Manager BOS Kotim Agus Suryo Wahyudi mengatakan total dana BOS yang diterima Kotim sebesar Rp6,6 miliar. Dana itu diberikan untuk ribuan pelajar dan ratusan sekolah.
“Untuk tahun ini dana yang kita terima mengalami kenaikan. Penyebabnya, lantaran dinaikkannya dana yang dianggarkan per pelajar oleh pemerintah pusat,” kata Agus.
Dirincikannya untuk jenjang SD adan sekitar 4.965 murid dari 325 sekolah yang akan menerima dana BOS tersebut, sedangkan untuk jenjang SMP ada 12.429 pelajar dari 85 sekolah.
Dia menambahkan, untuk jenjang SD akan menerima dana sebesar Rp397 ribu per siswa selama setahun dan jenjang SMP Rp570 ribu persiswa setahun. “Dana itu akan dikucurkan tiap 3 bulan sekali,” bebernya.
Dia merincikan, jenjang SD totalnya Rp.4.927.762.500,00 dan jenjang SMP total Rp.1.771.132.500,00. “Jumlah totalnya sekitar Rp6,6 Miliar lebih, dan dana tersebut sudah dikucurkan akhir bulan Maret lalu. Untuk mengambilnya bisa langsung mendatangi bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau mengambil ke kantor Pos terdekat dengan membawa bukti-bukti yang kuat,” sebutnya.
Disinggung mengenai sanksi bagi mereka yang ketahuan melakukan penyelewengan, Agus berharap agar Dana BOS disalurkan sesuai dengan petunjuk dan teknis yang telah ditetapkan. Apalagi, katanya, dana ini akan diawasi superketat oleh beberapa instansi yakni BPK, BPKP, Inspektorat Daerah Kabupaten dan Provinsi, pengawas sekolah TK/SD dan SMP.
“Dana BOS itu sebenarnya napas untuk membantu siswa miskin sehingga terus bersekolah dan ini juga bertujuan untuk menuntaskan pendidikan wajib belajar 9 tahun, kalau diselewengkan kemana anak bangsa ini akan dibawa,” pungkasnya. (fin)

14 Digit Untuk Sertifikasi

Disdikpora Sosialisasikan 14 Digit Sertifikasi Guru

SAMPIT – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim mensosialisasikan 14 digit sertifikasi guru yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Langkah ini ditempuh untuk menghindari pendobelan nomor yang dikeluarkan Disdikpora.
Sebelumnya Disdikpora pada tahun 2006-2007 lalu sudah mengeluarkan nomor digit yang sama, namun selama pelaksanaan sering terdapat kendala yakni nomor digit ganda. Dan akhirnya LPMP mengeluarkan kebijakan untuk mengurus semua tentang nomor sertifikasi guru tersebut.
Kepala Balai Penataan Guru (BPG) Mini Ilmiah merincinkan, 2 digit pertama diisi dengan nomor tahun yakni 09, 2 digit berikutnya kode provinsi yakni 14, 2 digit selanjutnya kode Kabupaten yakni 04, 3 digit berikutnya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing untuk semua jenjang pendidikan, 1 kode departemen rinciannya khusus dibawah binaan Depdiknas 1 huruf sedangkan 2 digitnya dibawah binaan Departemen Agama (Depag), dan 4 digit nomor peserta.
Dia menambahkan, khusus digit kode Kabupaten yakni 04 menyesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan seperti contoh Kabupaten Kapuas 01, Barito Selatan 02, Barito Utara 03, Kotawaringin Timur 04 dan Kotawaringin Barat 05 dan seterusnya.
Menurutnya, nomor digit yang telah dikeluarkan oleh Disdikpora ada perbedaan yakni pada nomor digit terakhir terhitung dari 5 kotak dari belakang atau pada kotak kode Departemen. Dimana pada nomor digit tersebut digabungkan sedangkan yang dikeluarkan oleh LPMP terpisah.
“Dulu digabung sekarang terpisah dan ini diyakini tidak akan terjadi kembali penomoran ganda,” ungkap Ilmiah usai memberikan materi pada acara sosialisasi sertifikasi profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Se-Kabupaten Kotim yang diikuti sebanyak 57 pengawas TK/SD dan SMP di BPG Mini, kemarin (13/4). (fin)

PASKIBRA Kotim

700 Siswa Ikuti Seleksi Paskibra

SAMPIT – Sebanyak 700 siswa Se-Kotim mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera (Paskibra) di halaman Setda Pemda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Seleksi yang digelar sejak kemarin (13/4) akan berakhir hingga 18 April mendatang.
Dari 700 siswa yang diseleksi untuk tahap pertama diambil sekitar 200 orang, tahap kedua 100 orang sedangkan untuk tahap akhir hanya 50 orang. “Untuk limapuluh orang akan ditugaskan di Kabupaten,” kata Aipda Agus Suyono dari KPPP Kotim.
Dia menambahkan, dari 50 orang itu diambil 4 orang untuk ditugaskan di provinsi, sedangkan 2 orang akan mewakili ke Nasional. “Semua akan diseleksi superketat,” tandasnya.
Menurutnya, penyeleksian ini dilakukan di sekolah-sekolah khusus tingkat SMA yang ada di wilayah Kabupaten Kotim. Dimana tiap sekolah diberikan surat edaran menyeleksi sendiri siswa untuk menjadi paskibraka.
“Tiap sekolah tidak diberi batasan berapa siswa yang akan diwakilkan. Yang jelas khusus kelas X dan XI. Sedangkan kelas XII tidak diikutsertakan karena fokus pada persiapan ujian nasional,” sebut Agus.
Disamping itu, lanjut dia, untuk memenuhi persyaratan pihaknya meminta bantuan beberapa instansi misalnya, TNI dan Polri, tim medis dan Dinas Kesehatan, Anggota Purnawirawan Paskibraka Indonesia (PPI), dan Pemda Kotim. “Bagi yang lulus akan diumumkan disekolah 23-24 April mendatang,” terang Agus.
Sedangkan mengenai tinggi badan, Agus membeberkan, mengacu pada ketentuan standar nasional yakni untuk pria 175 sedangkan wanita 165. “Kalau kita lihat idealnya memang banyak yang tidak memenuhi syarat, namun kita punya toleransi karena dilihat didaerah kita ini siswanya tinggi rata-rata 172 kebawah,” ungkapnya.
“Yang mesti ditegaskan disini adalah, tiap peserta yang lulus khusus potongan rambut harus pendek entah itu pria maupun wanita, dan untuk modelnya diserahkan kepada instansi TNI dan Polri, yang jelas tidak berambut panjang meskipun wanita,” pungkas Agus. (fin)

MAN Sampit DItuding Jual Soal Tryout

MAN Sampit Klarifikasi Atas
Tuduhan Penjualan Soal Try Out

SAMPIT – Gerah ditunding menjual soal try out untuk dua mata pelajaran (Antropologi dan Sosiologi), pihak Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) Sampit langsung melakukan klarifikasi. Pihak sekolah mengklaim soal yang dijual kepada para siswa, hanyalah kumpulan soal-soal (bank soal) kedua mata pelajaran tersebut plus kunci jawabannya, dan bukan soal try out.
“Kalaupun ada beberapa soal yang sama ini hanya kebetulan belaka. Lagi pula soal-soal yang dijual itu dibuat pada Januari lalu,” kata Kepala MAN Sampit Abdurrahim Dahib.
Menurutnya, apa yang dilakukan oknum guru tersebut tidak melanggar peraturan, karena bank soal dibuat tiga bulan lalu dan tidak ada sangkut pautnya dengan soal try out yang baru diujikan.
“Walaupun guru yang bersangkutan masuk jadi tim pembuat soal try out tingkat Kabupaten, akan tetapi bank soal itu dibentuk guru mata pelajaran sebelumnya,” tegasnya.
Dia menambahkan, ada sebanyak 295 bank soal yang dibuat oleh guru mata pelajaran yang bertujuan untuk memberi bekal dan latihan kepada anak didik, sehingga pada saat ujian sebenarnya para siswa sudah mempelajari dan mengetahui kunci jawabannnya.
Sementara itu, guru bersangkutan yang bernama Reni menambahkan, bank soal yang berisi 295 soal itu gabungan beberapa buku sesuai dengan standar kurikulum lulusan (SKL). “Ada sekitar 15 buku karangan ternama,” terangnya.
Sedangkan mengenai harga perpaket, Reni hanya mematok Rp5 ribu dan ini sebenarnya tidak sebanding dengan ilmu yang ada didalam bank soal tersebut.
“Karena saya membeli buku itu dengan uang dan buku itupun tidak dijual bebas dipasaran maka saya anggap wajar saja menjual dan itupun tidak terlalu mahal apabila dibandingkan dengan manfaat ilmu yang terkandung didalamnya,” ujarnya dengan nada sedikit parau.
Reni hanya berharap, akan tetap berjuang demi membekali anak didiknya agar lulus ujian walaupun terpaan angin terkadang terlalu kencang dihadapi, namun karena berkat, tekad dan keimanan yang kuat dia tetap bertahan. (fin)

Kewajiban Guru Harus Dipenuhi

Guru Bersertifikasi Wajib Mengajar 24 Jam

SAMPIT – Guru yang lulus sertifikasi 2006-2008 diwajibkan mengajar 24 jam mutlak. Peraturannya 24 jam adalah berbentuk tatap muka di kelas. Bukan seperti pemahaman sebagian besar guru bahwa 24 jam terdiri dari 18 jam tatap muka dan 6 jam untuk persiapan mengajar serta evaluasi.
“Dalam PP 74/2008 penegasannya adalah 24 jam tatap muka. Peraturan menteri yang sebelumnya menyatakan 24 jam terdiri dari 18 jam tatap muka dan 6 jam persiapan sudah tidak berlaku,” kata Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Mujafir
Menurut Mujafir, guru-guru harus memenuhi kewajiban minimal 24 jam iu karena sudah menerima tunjangan. Pemerintah, kata Mujafir, tidak memberikan tambahan tunjangan tanpa konsekuensi peningkatan mutu. Sehingga apapun alasannya, 24 jam bagi gruu itu adalah berbentuk tatap muka.
“Kalau tidak sampai 24 jam, maka PNS yang lainnya iri. Ini yang tidak kami inginkan,” katanya.
Tatap muka di kelas selama 24 jam, menurut Mujafir, sebenatnya ekuivalen dengan 18 jam normal. Sebab, satu jam di kelas adalah 45 menit, bukan 60 menit. Sehingga, guru masih diuntungkan ketika mendapatkan kewajiban tatap muka di kelas minimal 24 jam per minggunya.
“Sebenarnya kan sama saja dengan 18 jam normal. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak memenuhi kewajiaban 24 jam,” tegas Mujafir. (fin/ton)

Guru Egois

Tingkat Kunjungan Guru Ke Perpustakaan Minim

SAMPIT – Ini peringatan bagi pihak sekolah termasuk guru-guru di dalamnya. Wakil Bupati Kotim HM Amrullah Hadi menyarankan agar para guru lebih sering mengunjungi perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan daerah untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan.
Menurut mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kotim ini, kebanyakan guru hanya bisa memerintahkan kepada anak didiknya, sementara guru yang bersangkutan sangat jarang berkunjung karena sudah merasa berpengalaman.
Perpustakaan buku adalah gudangnya ilmu namun amat jarang dikalangan pendidik untuk menggali dan lebih meningkatkan ketajaman profesionalisme sebagai seorang guru. “Sekarang buku banyak betebaran, tapi minat membaca masih kurang,” ujarnya belum lama ini.
Sebagai tenaga pendidik, mestinya banyak perkembangan terutama dalam mengajar dikelas karena dituntut untuk profesional salah satunya banyak membaca buku diruang perpustakaan. “Agar perpustakaan itu terlihat berkembang terutama gurulah yang memberikan contoh kepada siswanya untuk membaca diruang perpustakaan bukannya banyak ngerumpi untuk membuang waktu,” tegasnya.
Dia menambahkan, sekarang ini, di kantor, di rumah tangga maupun sekolah berjalan sama artinya, dimana saja berada manfaatkan waktu luang untuk membaca. “Guru saya nilai banyak yang egois untuk membaca ,” pungkasnya. (fin)

Guru Egois

Tingkat Kunjungan Guru Ke Perpustakaan Minim

SAMPIT – Ini peringatan bagi pihak sekolah termasuk guru-guru di dalamnya. Wakil Bupati Kotim HM Amrullah Hadi menyarankan agar para guru lebih sering mengunjungi perpustakaan sekolah ataupun perpustakaan daerah untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan.
Menurut mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kotim ini, kebanyakan guru hanya bisa memerintahkan kepada anak didiknya, sementara guru yang bersangkutan sangat jarang berkunjung karena sudah merasa berpengalaman.
Perpustakaan buku adalah gudangnya ilmu namun amat jarang dikalangan pendidik untuk mengali dan lebih meningkatkan ketajaman profesionalisme sebagai seorang guru. “Sekarang buku banyak betebaran, tapi minat membaca masih kurang,” ujarnya belum lama ini.
Sebagai tenaga pendidik, mestinya banyak perkembangan terutama dalam mengajar dikelas karena dituntut untuk profesional salah satunya banyak membaca buku diruang perpustakaan. “Agar perpustakaan itu terlihat berkembang terutama gurulah yang memberikan contoh kepada siswanya untuk membaca diruang perpustakaan bukannya banyak ngerumpi untuk membuang waktu,” tegasnya.
Dia menambahkan, sekarang ini, di kantor, di rumah tangga maupun sekolah berjalan sama artinya, dimana saja berada manfaatkan waktu luang untuk membaca. “Guru saya nilai banyak yang egois untuk membaca ,” pungkasnya. (fin)

Dana Bantuan

Disdikpora Perketat Pengawasan Dana BOS

SAMPIT – Pemerintah menganggarkan kenaikan anggaran bantuan operasional sekolah atau BOS bagi siswa SD dan SMP pada 2009. Peningkatan BOS ini untuk mewujudkan wajib belajar 9 tahun gratis dan bermutu sehingga masyarakat tidak lagi dibebani berbagai pungutan yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Yanero mewanti-wanti dengan kenaikan tersebut pihak sekolah agar tidak melakukan kecurangan dalam melakukan pemanfaatan dana BOS. Untuk itu, Yanero pun berjanji akan memperketat pengawasan mulai tingkat sekolah sampai dinas yang dipimpinnya.
“Sekolah jangan main-main soal penggunaan uang BOS itu. Kalau ada yang ketahuan berbuat curang, saya berjanji akan memberi sanksi tegas. Bahkan, bukan hanya sanksi dari saya, tapi juga dari departemen pendidikan,” tegas Yanero.
Sebagaimana diketahui, tahun ini, BOS untuk jenjang SD di kabupaten sebesar Rp 397 ribu. Sedangkan, di kota sebesar Rp 400 ribu. Untuk jenjang SMP, sekolah di tingkat kabupaten mendapat bantuan Rp 570 ribu. Sedangkan, kota mendapat Rp 575 ribu. Dana sebesar itu sudah mencakup bos buku.
Terkait jumlah penerima dana BOS untuk tahun 2009, Yanero belum mengetahuinya. Tapi menurutnya kemungkinan tidak akan jauh dengan jumlah penerima tahun 2008.
Penerima dana dari program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM untuk tingkat SD tahun 2008 berjumlah 49.024 murid dari 320 SD. Sedangkan untuk SLTP diberikan kepada 67 sekolah yang meliputi 12.131 pelajar.
Lebih lanjut, Yanero menjelaskan, tak ada yang berubah pada proses penyaluran bantuan yang menjadi bagian program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM tersebut. “BOS umum maupun khusus buku, sama-sama langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah. Saat ini dana itu masih di pusat, tinggal tunggu cairnya. Yang jelas, dalam APBN sudah dianggarkan,” tandas Yanero. (ton)

Guru Utamakan Memiliki Sertifikasi

Guru Bersertifikasi Masih Minim

SAMPIT – Jumlah guru di Kotim yang memiliki sertifikasi masih minim. Setidaknya dari ribuan guru yang mengikuti program sertifikasi sepanjang tahun 2006-2008 yang dinyatakan lulus hanya berjumlah 207.
Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Mujafir mengatakan ada beberapa rangkaian yang harus dijalankan untuk bisa lolos seleksi sertifikasi.
Menurutnya guru yang berhak mendapatkan sertifikasi bukan harus berpendidikan S-1, yang bukan S-1 pun boleh ikut sertifikasi asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
“Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru yang bukan S-1 antara lain telah berusia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. Dan bagi yang lolos sertifikasi akan diberi tunjangan profesi dengan syarat jam kerja minimal 24 jam per minggu sesuai dengan bidanga keahliannya,” ungkap Mujafir.
Menurut dia, proses sertifikasi cukup panjang yang dimulai dari penjaringan oleh Disdikpora Kotim hasilnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng untuk dilakukan verifikasi. “Setelah verfikasi, maka diserahkan ke perguruan tinggi yang ditunjuk melakukan tes sertifikasi, untuk Kalteng yakni Universietas Palangka Raya (Unpar),” katanya.
Keterlibatan perguruan tinggi dalam penyeleksian guna menjaga obyektifitas, sehingga guru yang akan mengikuti ujian sertifikasi memang betul-betul karena kemampuannya bukan faktor lain atau unsur subyektifitas.
Mengenai persyaratan ijazah guru yang akan sertifikasi itu, menurut dia, masalah ijazah tidak terlalu dipermasalahkan, semuanya dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat. “Yang penting memiliki ijazah Strata satu (S1) pasti bisa ikut sertifikasi,” ujarnya.
Namun selain itu, ada syarat-syarat yang juga harus dipenuhi diantaranya, perhitungan masa kerja dan memenuhi portopolio yang telah ditentukan.
Mujafir mengatakan, dengan adanya sertifikasi tersebut maka gaji dan tunjangan profesional guru akan naik dua kali lipat. “Diperkirakan sekitar Rp5 juta per bulan,” icapnya.
Dia menambahkan, dengan gaji yang cukup besar tersebut diharapkan tidak ada lagi guru malas untuk mengajar atau kerja nyambi. “Kami mengingatkan bahwa guru yang telah menerima gaji sebesar itu akan dipantau atau dimonitoring sebagai laporan,” bebernya.
Sementara Kepala Disdikpora Kotim Drs Yanero menambahkan, sangat dianjurkan kepada guru swasta untuk mengikuti sertifikasi. Dengan begitu, gaji guru swasta akan disetarakan pegawai negeri sipil (PNS).
”Bagi guru swasta yang lulus sertifikasi maka gajinya akan stara dengan PNS,” ujarnya Yanero.
Sekadar diketahui untuk Kabupaten Kotim ada sekitar 207 guru yang lulus sertifikasi dari tahun 2006 hingga 2008. Untuk TK ada dua guru yang lulus dari 352 peserta ujian sertifikasi, SD 50 dari 2450 orang, SMP 80 dari 721 orang, SMA 72 dari 3651 orang dan SMK 3 dari 265 orang. (fin/ton)

SMPN 1 Sampit Seleksi R-SBI

SMPN 1 Sampit Gelar Seleksi Rintisan SBI

SAMPIT – Sejak 6 April lalu, SMPN 1 Sampit melaksanakan seleksi rintisan sekolah bertaraf internasional (R-SBI) tahun ajaran 2009/2010. Seleksi yang dibagi menjadi dua bagian itu diikuti sebanyak 81 peserta.
Seleksi pertama, peserta menjalani tes akademik yang digelar 6-7 April lalu. Sedangkan seleksi kedua, mengikuti tes keterampilan (skill) pada 16-17 April mendatang.
“Bagi peserta yang dinyatakan lulus tes akademik akan kembali mengikuti tes keterampilan berupa bahasa Inggris dan komputer,” ungkap Kepala SMPN 1 Sampit Abung, SPd, kepada Radar Sampit, kemarin (8/4).
Menjadi siswa R-SBI tidaklah mudah, ada beberapa syarat mutlak yang mesti dipenuhi, misalnya calon peserta sudah duduk dikelas 6 SD dan harus memiliki nilai paling rendah 7.0 terutama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Bahasa Indonesia. “Pengrekrutannya melalui sekolah-sekolah dan radio,” bebernya.
Disamping itu, lanjut mantan Kepala SMPN 9 Sampit ini mengatakan, kelas yang dibuka bagi pelajar R-SBI hanya dua kelas. “Perkelas akan diisi 48 pelajar. Jadi seleksinya akan sangat ketat,” cetusnya.
Dia menambahkan, jadwal masuk sekolah antara pelajar R-SBI dan reguler tidak mengalami perbedaan. “Meski seleksi kita lebih dulu, jadwal masuknya akan sama dengan siswa reguler satelah penerimaan siswa baru selesai,” ucapnya.
Ditanya apakah pelajar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tapi pada saat ujian akhir sekolah berstandar ansional (UASBN) tidak lulus masih bisa diterima? Abung mengatakan secara otomatis jatah kursi di R-SBI akan hangus.
“Kalau disekolah tidak lulus berarti pelajar tersebut tidak diterima meskipun mengikuti seleksi R-SBI lulus,” pungkasnya. (fin)

2010 SMA Gratis

2010, Pendidikan Menengah Direncanakan Gratis

SAMPIT – Langkah pemkab Kotim menggratiskan pendidikan dasar (SD dan SMP) pada tahun ini akan kembali dilanjutkan untuk pendidikan menengah (SMA sederajat). Direncanakan penggratisan biaya itu akan dilaksanakan 2010 mendatang.
Bupati Kotim HM Wahyudi K. Anwar upaya itu dilakukan untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat. Namun demikian, untuk bisa memujudkan itu harus menyesuaikan dengan anggaran daerah.
“Anggaran pendidikan kita memang sudah melampuai apa yang diamanatkan Undang-Undang. Apakah tahun depan akan diikuti dengan penggratisan untuk pendidikan menengah akan dibahas bersama DPRD terlebih dahulu,” kata Wahyudi saat acara tatap muka dan silaturrahmi dengan guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK/sederajat dari 4 Kecamatan yakni Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut di Mesjid Nurul Islam Samuda belum lama ini.
Untuk saat ini, pihaknya hanya menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat dasar. Penggratisan itu tidak dalam artian keseluruah. Ada beberapa hal yang juga harus ditanggung orangtua murid.
“Untuk baju, celana, ikat pinggang dan sepatu serta keperluan pribadi siswa sepenuhnya ditanggung oleh orang tua,” ujar Wahyudi.
Menurutnya, program wajib belajar 12 tahun ini sangat tepat dilaksanakan mengingat kedepannya terutama bagi dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) memerlukan tenaga pekerja memiliki ijazah paling rendah tamatan sekolah menengah. “Dulu tamatan SMP masih bisa diterima di DU/DI sekarang harus tamatan SMA,” ungkapnya
Dia menambahkan, dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, maka masyarakat wajib menyekolahkan anaknya hingga tingkat menengah.
“Kami harapkan tidak ada lagi pungutan ke orang tua wali murid karena biaya pendidikan sudah digratiskan diluar dari keperluan siswa,” tegas Wahyudi.
Wahyudi berharap, dengan adanya program wajib belajar 12 tahun gratis ini maka generasi penerus bisa mengecap pendidikan kejenjang lebih tinggi lagi. (fin)

DAK Kotim Rp 9,8 Miliar tahun 2009

Targetkan Perbaikan 114 Ruang Kelas
Kotim Terima Rp9,8 Miliar DAK Pendidikan

SAMPIT – Kondisi ruang kelas di Kotim yang mengalami kerusakan masih cukup tinggi. Hingga saat ini setidaknya ada sekitar 480 ruang kelas yang masih rusak berat dan ringan. Karenanya secara bertahap, perbaikan dilakukan baik melaluli dana APBD dan APBN.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim H Yanero mengatakan tahun ini perbaikan ruang kelas ditarget sebanyak 114 buah. “Jumlah itu berasal dari 38 sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan di Kotim,” kata Yanero.
Total perbaikan itu seluruhnya menggunakan dana dari pusat melaluai dana aloksi khusus (DAK) bidang pendidikan. Tahun ini Kotim mendapatkan kucuran dana DAK sebesar Rp9,883 miliar.
Bila dibandingkan tahun lalu, DAK yang diterima Kotim tahun ini cukup besar. Itu juga termasuk jumlah ruang kelas dan sekolah yang akan diperbaiki.
“Tahun lalu hanya diterima Rp7,404 miliar. Jumlah ruang kelas yang diperbaiki sebanyak 90 buah dan sekolah sebanyak 30 buah,” sebut Yanero.
Besarnya anggaran yang didapat Kotim, disisi lain cukup membuat ngeri para kepala sekolah selaku pelaksana kegiatan. Ini lantaran, akibat ketidaktahuan ada beberapa diantaranya yang tersandung hukum.
“Banyak kepala sekolah yang mengeluh kepada saya. Mereka takut diproses secara hukum dalam melaksanakan DAK bidang pendidikan,” cetus Yanero.
Diakui Yanero sejak DAK Bidang Pendidikan digulirkan beberapa tahun lalu, ribuan pesan pendek masyarakat disampaikan kepadanya. Sms-sms itu hampir semua bernada miring. Ia memaklumi kondisi tersebut karena saat ini akses masyarakat sudah terbuka luas sehingga kalau ada hal negatif sekecil apapun maka akan sampai kepada dirinya.
Apa lagi lanjutnya, baru-baru ini seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) DAK Pendidikan-Sudirman-diproses dan didakwa melakukan korupsi kasus serupa. Hal semacam tersebut menjadikan rasa ketakutan berlebihan pada sejumlah kepala sekolah.
Untuk itu Yanero meyakinkan kepada para kepsek agar mereka tidak perlu takut kepada aparat hukum asalkan bekerja sesuai prosedur. “Jangan takut asalkan kerja prosedural. Dalam DAK kepsek bertindak sebagai penanggungjawab, namun seharusnya dia membuat komite pembangunan dan tidak harus dikerjakan sendiri. Karena kepsek juga tidak boleh melalaikan fungsi utamanya sebagai guru,” imbaunya. (ton)

Siswa Kotim ke Jakarta dan Jepang

Wakili Kalteng Untuk Lomba LKS
dan Pertukaran Pelajar

SAMPIT – Sebanyak delapan siswa SMA/SMK asal Kotim bernasib mujur. Mereka akan berangkat ke Jakarta dan Jepang mewakili Kalteng pada ajang lomba kompetensi siswa (LKS) tingkat nasional dan pertukaran pelajar.
Rencananya delapan siswa dari dua sekolah favorit di kota ini berangkat dengan tujuan berbeda. Enam siswa akan berangkat ke Jakarta mengikui lomba kompetensi siswa (LKS) tingkat nasional. Keenam siswa itu seluruhnya berasal dari SMKN 1 Sampit.
Sebelumnya keenam siswa tersebut menjuarai Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tingkat Provinsi pada bulan lalu seperti juara Kompetensi Akuntansi, TI Web desain dan debat bahasa inggris.
“Kalau tidak ada perubahan jadwal mereka berangkat ke Jakarta diperkirakan bulan Mei dan Oktober,” kata Kepala SMKN 1 Sampit Drs Ino.
Sedangkan dua siswa lainnya dari SMAN 1 Sampit akan mengikuti pertukaran pelajar ke Jepang dan bergabung dengan Paduan Suara Gita Bahana Nasional.
Perwakilan pertama atas nama Giri Prahasta. Siswa kelas XI IPA akan berangkat ke Jepang selama 10 hari pada 11 hingga 23 April. Sedangkan perwakilan kedua Tupa Chandra kelas X IPA akan bergabung dengan tim Paduan Suara Gita Bahana Nasional dalam rangka peringatan detik-detik proklamasi di Istana Negara.
“Ada sekitar 20 pelajar yang masuk pertukaran kawasan pelajar Indonesia salah satunya Kotim mewakili Kalteng yang diberangkatkan ke Jepang,” ujar Kepala SMAN 1 Sampit A Syaifudi. Sedangkan mengenai dana lanjutnya dibiayai oleh Depertemen Nasional (Depnas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta bantuan dari Bupati Kotim.
Sebelum keberangkatakanya, kemarin (6/4), kedepalan siswa dengan didampingi kepala sekolah masing-masing bersilahturahmi dengan bupati Kotim HM Wahyudi K. Anwar di rumah jabatan bupati.
Sementara itu, Bupati Kotim HM Wahyudi K. Anwar mengatakan, bagi yang berangkat ke Jepang hendaknya harus bisa memperkenalkan adat dan budaya Kalteng, serta pelajari adat dan budaya Jepang.
Menurut Bupati apa yang diperoleh adalah kesempatan yang baik untuk saling tukar pengalaman dan pengetahuan. “Kita harapkan adat budaya Kalteng bisa dikenal oleh orang luar negeri terutama Negara Jepang,” ujarnya dihadapan para siswa, kepala sekolah dan guru yang hadir saat itu.
Disamping itu, lanjut Bupati, yang berangkat ke Jakarta terutama mengikuti LKS-SMK saya harapkan paling tidak masuk sepuluh besar itu sudah membanggakan. “Saya mengimbau agar para perwakilan ini menjaga kondisi dengan baik, karena didaerah laina tidak sama dengan daerah kita sendiri terutama cuaca dan makanan,” pungkasnya. (fin)

Bupati Sebar No HP

Bupati dan Wabup Sebar Nomor HP

SAMPIT – Guna mengetahui langsung persoalan pendidikan, khususnya di wilayah pelosok, bupati dan wakil bupati Kotim menyebarkan langsung nomor handphone (HP) pribadinya kepada guru-guru di wilayah itu. Selain lebih mengintensifkan komunikasi, segala persoalan baik itu usulan maupun kritikan yang membangun bisa diketahui kepala daerah hasil pemilihan langsung ini.
“Silakan sms saya asalkan tidak sms cinta,” cetus Wahyudi yang langsung disambut geeer ratusan guru dari tiga kecamatan (Parenggean, Antang Kalang dan Mentaya Hulu) dalam kegiatan temu muka dan silahturahmi di Aula kantor Kecamatan Parenggean, Sabtu (4/4) tadi.
Untuk itu, suami Hj Ajeng Mardiana ini membeberkan nomor HP-nya yakni 0811520302. “Nomor HP ini sejak 14 tahun yang lalu sudah diaktifkan. Nomor ini juga aktif selama 24 jam,” bebernya.
Selain bupati Kotim juga tidak ketinggalan wakil Bupati HM Amrullah Hadi untuk memberikan nomor HP-nya. Namun orang nomor dua di Kotim ini hanya membeberkan nomor HP kedinasan, sementara HP pribadi tidak bisa dibeberkan secara umum dan terbuka.
“Kalau nomor HP dinas silakan dicatat, tapi nomor HP pribadi ini hanya untuk keluarga,” ujarnya lantas tersenyum.
Dalam kegiatan itu, Wahyudi menegaskan untuk guru honor yang direkrut oleh yayasan atau sekolah swasta tidak bisa diangkat menjadi guru honor daerah (honda). Sebab, tidak diberlakukan pengangkatan guru honda sekolah yang digaji oleh yayasan menjad guru honda.
“Kalau guru kontrak direkrut setiap tahun. Untuk guru bantu sudah semuanya diangkat menjadi PNS,” kata Wahyudi.
Menghadapi kenyataan pahit itu, guru honorer tersebut tidak bisa berbuat banyak, selain tidak diterima menjadi guru honda, disisi lain pendapatan perbulan alias gaji yang diterima juga minim karena menyesuaikan dengan jumlah murid yang bersekolah. (fin)

Bupati Dicurhati Ratusan Guru

Mulai Dari Minimnya
Jumlah Guru hingga SMA

SAMPIT – Persoalan kekurangan guru hingga jumlah SMA di daerah pelosok masih terjadi di kabupaten Kotim. Karenanya, kedua persoalan itu banyak disampaikan ratusan guru kepada bupati Kotim dalam temu muka dan silahturahmi di Aula Kecamatan Parenggean, Sabtu (4/4) tadi.
Dihadapan bupati, para guru dari tiga kecamatan, yakni Antang Kalang, Mentaya Hulu dan Parenggean berharap kekurangan itu bisa dipenuhi.
“Bahkan ada sekolah yang jumlah gurunya hanya dua orang. Selain jadi guru, mereka juga merangkap menjadi kepala sekolah,” ujar salah satu guru.
Khusus untuk jumlah SMA, pembangunan sekolah baru sangat diperlukan. Harapannya, mereka yang akan melanjutkan ke tingkat SMA tidak perlu lagi ke ibu kota kecamatan. “Paling tidak pembuatan SMA tidak terkonsentrasi di ibukota kecamatan,” kata salah satu guru lagi.
Menanggapi hal itu bupati mengatakan untuk kekurangan guru, tahun ini akan kembali dibuka penerimaan guru baik itu melalui jalur penerimaan CPNS maupun guru kontrak.
“Bagi yang diterima akan ditempatkan didaerah yang memang kekurangan guru dan diharapkan putra daerah setempat,” ungkap Wahyudi.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Drs Yanero menanggapi tentang izin operasional sekolah TK yang pernah diajukan ke Dinas Kabupaten masih kurang komplit terutama masalah data sekolah sehingga terkesan terlambat.
“Data yang diserahkan masih kurang dan ini perlu dilengkapi, misalnya jumlah guru yang mengajar dan lainnya. Selain itu sebanyak 115 TK swasta membutuhkan bantuan” sebut Yanero.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menyentil tentang kinerja bawahan terutama kepala desa (kades) Pundu yakni pada saat sidak kepala desa tersebut tidak ada ditempat. “Seperti tidak ada kehidupan disana, padahal jam masih menunjukan pukul 10.00 Wib. Ini namanya tidak mementingkan urusan masyarakat,” pungkasnya. (fin)

DAK-BP 2009 Swakelola

Tegaskan DAK Pendidikan Swakelola

SAMPIT - Perbaikan infrastruktur sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2009 dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi Komite Sekolah dan masyarakat sekitar.
Kepala Disdikpora Kotim melalui Kepala Seksi Fisik dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Marjuki mengatakan, dengan pelaksanaan DAK Pendidikan secara swakelola diharapkan masyarakat dan pengelola sekolah lebih peduli dan tingkat partisipasinya lebih tinggi. “Karena bagaimanapun mereka adalah bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah,” kata Marjuki.
Dengan pola swakelola, kata dia, setiap kepala sekolah yang mendapat program tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan DAK di sekolahnya. Karena itu pihak sekolah harus memahami dan melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
“Begitupun Komite Sekolah punya tanggungjawab membantu sekolah dalam hal pemikiran, pertimbangan, dukungan tenaga, fisik dan melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas,” cetus Marjuki.
Untuk tahun ini, kata Marjuki SD/SDLB baik negeri dan swasta yang diperbaiki bersumber dari dana tersebut sebanyak 114 ruang kelas, meliputi 38 buah sekolah yang tersebar pada 13 kecamatan.
Jumlah yang diperbaiki ini, lanjut Marjuki, belum keseluruhannya mampu terserap. Karena total ruang kelas yang rusak sebanyak 480, di mana 111 kategori rusak berat dan 255 kategori rusak sedang. Sedangkan ruang kelas SD/SDLB di Kotim sebanyak 1.963 dari total sekolah 322. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.603 dalam kondisi baik.
Besarnya pendanaannya mencapai Rp9,883 miliar ditambah biaya pendamping dari APBD Kotim Rp1 miliar lebih. Jumlah tersebut relatif terus meningkat bila disbanding dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada 2007 Rp2,6 miliar dengan sasaran 12 sekolah, dan 2008 Rp7,4 miliar sasaran 30 sekolah.
Sedangkan hasil rehab ruang kelas yang bersumber dari DAK sejak 2004 hingga 2008 sebanyak 290 (14,77%). “Sehingga kalau program DAK 2009 berhasil memperbaiki ruang kelas 480 buah maka pada 2010 ruang kelas yang rusak tersisa 366 (18,64%), jumlah tersebut diupayakan direhab pada tahun anggaran 2010,” kata Marjuki. (vis)

Ujian Nasional 2009 SMP dan SMA

Tim Pemantau Independen Terbentuk

SAMPIT - Kenaikan standar kelulusan dalam ujian nasional (Unas) 2009 dari 5,25 menjadi 5,50, agaknya, harus benar-benar dipersiapkan. Jika tidak, bukan tidak mungkin jumlah kelulusan akan jeblok. Apalagi, pengawasan nanti semakin diperketat.
Ketua Dewan Pendididkan Kabupaten Kotim Soepangat mengatakan, pelaksanaan ujian akhir nasional nantinya akan dipantau langsung oleh tim pemantau independen (TPI). Untuk tahun ini, mekanisme TPI mengalami sedikit perbedaan. Jika tahun lalu TPI ditugaskan untuk semua sekolah baik SMP sederajat maupun SMA sederajat, kali ini hanya ditugaskan pada SMK dan SMP saja.
“Tahun ini memang ada perbedaan yakni TPI bertugas memantau sekolah SMK dan SMP yang ada di Kotim. Sedangkan untuk SMA dipantau langsung oleh Dosen Pegawai Negeri dalam hal ini adalah pihak UNPAR,” katanya, Kamis (2/4).
Soepangat juga mengatakan bahwa sekretariat TPI Kotim, saat ini sudah terbentuk yakni di Kantor Dewan Pendidikan Kotim. Selain itu untuk tim pemantau independen dibagi menjadi dua yaitu tim C dan tim E.
Dimana tim C bertugas mengkoordinir tim E dan Tim E sendiri bertugas sebagai tim pemantau baik di sekolah SMK yang berjumlah 9 orang dan SMP berjumlah 68 orang. Keanggotaan TPI ini diambil dari Dosen dan Mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di Kotim.
“Jumlah tim pemantau independen tahun ini sebanyak 77 orang. Mereka yang menjadi TPI adalah mahasiswa yang sudah menempuh smester 6 disetiap perguruan tinggi seperti STIH, STIE, STKIP Muhammadiyah dan UNDA Sampit,” sebut Soepangat selaku sekretaris TPI.
Sementara tugas dan kewenagan TPI juga berbeda pada tahun lalu. Jika sebelumnya boleh dibilang hanya sekadar memantau, mengawasi pelaksanaan ujian nasional mengecek pendistribusikan saja.
Namun kali ini, hasil pantauan dari TPI tidak diperkenankan untuk diberitaukan kepada setiap kepala sekolah. Hal itu dikatakan, guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.
Untuk diketahui pelaksanaan UNAS untuk SMK di Kotim, nantinya akan berlangsung pada tanggal 20 hingga 22 April. Kemudian untuk pelaksaaan SMP akan dimulai sejak tanggal 27 hingga 30 April 2009 mendatang. (raf/ton)

SMA Kotim Sambut SSN

Empat Sekolah Sudah R-SSN

SAMPIT - Sebanyak empat sekolah tingkat SMA di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah menyandang predikat Rintisan Sekolah Standar Nasional (R-SSN). Keempat sekolah tersebut adalah SMAN 1 Sampit, SMAN 2 Sampit, SMAN 3 Sampit dan SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan (Samuda).
Pembina R-SSN Kotim Drs Kurnain mengatakan, keempat sekolah tersebut ada yang merupakan binaan dari pemerintah pusat dan juga dari provinsi dan kabupaten.
“Untuk SMAN 1 Sampit binaan pemerintah pusat, sedangkan 3 sekolah lainnya binaan provinsi dan kabupaten,” kata Kurnain usai memberikan materi tentang R-SSN di SMAN 1 Samuda, Kamis (2/4).
Menurutnya, ciri-ciri untuk menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) melalui empat tahap yakni, pertama pembelajaran di sekolah banyak menggunakan teknologi, kedua pembelajaran menggunakan kelas berpindah (moving class), ketiga pembelajaran menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dan keempat kelulusan akhir 90 persen, nilai rata-rata 7,00 dan akreditasi A.
“Kalau sudah terpenuhi empat syarat tersebut huruf R “Rintisan” dibuang maka menjadi SSN,” kata mantan Kepala Sekolah SMAN 1 MHS.
Dia menambahkan, untuk menjadi R-SSN itu juga ada syaratnya yakni harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan, misalnya standar isi, standar kompetensi, standar lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar penilaian dan standar keuangan.
“Keempat sekolah diatas sudah memenuhi delapan standar nasional pendidikan dan tinggal menuju ke SSN,” pungkasnya. (fin)

Kartu Kendali PNS

Disdikpora Tambah Item Kartu Kendali

SAMPIT – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menyambut baik penggunaan kartu kendali yang digagas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Bahkan, beberapa sekolah telah menerapkan kartu yang bentuknya seperti KTP itu.
Untuk versi Disdikpora, kartu yang digunakan sedikit berbeda dengan Satpol PP. Ada beberapa penambahan item dengan tetap tidak merubah fungsinya.
“Tambahannya kita cantumkan nama, NIP, tujuan dan batas waktu. Sementara kartu yang dikeluarkan Satpol PP tidak mencantumkan hal itu,” kata Kepala Disdikpora Kotim melalui Sekretaris Jarkasi Idur kemarin, (3/4).
Menurut Jarkasi kartu kendali dengan mencantumkan identitas pembawa kartu akan lebih mudah dikenal. Selain identitas lengkap juga tidak mudah dipermainkan. “Dengan desain ini maka yang bersangkutan merasa lebih bertanggungjawab sehingga dengan apa yang baru saja diemban,” cetusnya.
Untuk kartu sekolah hingga kini pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Disdikpora Kabupaten Kotim tentang kartu kendali tersebut juga akan diterapkan kesetiap sekolah. “Masalah desain kartu kendali kami serahkan sepenuhnya kepihak sekolah untuk mengaturnya,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Agus Suryo Wahyudi menambahkan, hendaknya sistem ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan betul-betuk dilaksanakan secara optimal yang punya payung hukum, bukannya dilaksana secara setengah-setengah.
“Bagaimana tindak lanjut dari sistem ini ketika PNS kedepatan sudah sepuluh kali atau lebih melakukan atau meninggalkan tugas apakah ada pembinaan selanjutnya. Inilah yang kadang-kadang sulit untuk ditegakan,” pungkasnya.
Untuk diketahui kartu kendali yang akan diterbitkan ada dua jenis. Pertama kartu berwarna merah dan kedua berwarna hijau. Untuk warna merah akan diberikan kepada mereka yang akan berurusan dinas dan warna hijau untuk urusan pribadi.
“Sebelumnya diberikan kartu tersebut, aktifitas mereka juga harus diketuhui pejabat terkait masing-masing lingkungan dimana ia bertugas,” ujar Jarkasi.
Menurutnya dengan penggunaan kartu kendali ini akan mempersempit gerak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan kalangan pelajar keluyuran diluar jam kerja/belajar. (fin)

Jeblok tryout SMK

Solusi Jebloknya Hasil Tryout Harus Dicari

SAMPIT - Rendahnya hasil tryout (uji coba) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi keprihatinan semua pihak. Solusi harus segera dicari untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada.
”Masalah ini perlu disikapi secara arif. Hasil ini perlu dijadikan motivasi dalam menghadapi Ujian Nasional (UN) pertengahan April ini,” ucap pengamat dan praktisi pendidikan di Sampit Etty Silvianni kemarin.
Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim tercatat, dari 9 SMK dengan total 595 siswa yang ikut tryout, hanya 42 peserta yang berhasil lulus. Bahkan ada enam SMK yang tidak satupun siswanya berhasil lulus.
Menurut Etty, berkaca dari kondisi riil tersebut hendaknya tidak serta merta dijadikan sebagai tolok ukur, namun justru dapat dijadikan cambuk penyemangat agar mengevaluasi atas apa yang telah dicapai.
Menurut dia semua pihak seperti siswa, guru dan para orangtua/wali siswa harus bersinergi untuk meningkatkan kualitas anak didik dalam menghadapi UN. “Kerjasama orang tua dan guru dalam memotivasi siswa untuk lebih giat dalam pengayaan soal-soal sangat menentukan. Karenanya di antara mereka harus saling berkomunikasi dengan baik,” tandasnya.
Para guru, menurut dia, seyogyanya memahami dan mengerti setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak didiknya. Karena dengan mengerti masalah yang dihadapi oleh siswa maka akan mudah dalam mencarikan solusi.
Etty menambahkan, tantangan dalam menghadapi UN akan lebih berat dibanding tahun sebelumnya karena standar nilai yang ditetapkan untuk masing-masing bidang studi yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika minimal 5,5.
Terpisah, Sekretaris tryout A Syaifudi mengimbau agar siswa memfokuskan diri untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan karena standar kelulusan tahun ini naik.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotim Calon I Ranggon menambahkan, tryout ini hendaknya jadikanlah ajang melatih diri sebelum menghadapi UN agar tidak ragu dan bingung. "Saya harap para peserta saat mengikuti UN punya keyakinan dalam mengerjakan soal dengan baik dan benar, terutama saat pengisian biodata dan membulati," pungkasnya. (vis/fin/yit)

DAK-BP tahun 2009 untuk Kotim

Kepsek Takut Gunakan DAK Pendidikan

SAMPIT - Kasus hukum yang menjerat Sudirman, mantan pimpro Diskpora Kotim membuat trauma jajaran di dinas tersebut. Karena itu, banyak kepala sekolah yang melaksanakan pembangunan gedung sekolah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2009 takut diproses kasus korupsi oleh aparat penegak hukum.
Padahal fasilitas pendidikan tingkat dasar yang rusak di Kotim jumlahnya masih banyak. Sampai 2009 tercatat masih 480 ruang kelas yang mengalami rusak berat dan rusak ringan.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Yanero mengakui hal itu. “Banyak kepala sekolah yang mengeluh kepada saya. Mereka takut diproses secara hukum dalam melaksanakan DAK bidang pendidikan,” cetus Yanero dalam sosialisasi DAK Bidang Pendidikan 2009 Kotim, kemarin.
Diakui Yanero sejak DAK Bidang Pendidikan digulirkan beberapa tahun lalu, ribuan pesan pendek masyarakat disampaikan kepadanya. Sms-sms itu hampir semua bernada miring. Ia memaklumi kondisi tersebut karena saat ini akses masyarakat sudah terbuka luas sehingga kalau ada hal negatif sekecil apapun maka akan sampai kepada dirinya.
Apa lagi lanjutnya, baru-baru ini seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) DAK Pendidikan-Sudirman-diproses dan didakwa melakukan korupsi kasus serupa. Hal semacam tersebut menjadikan rasa ketakutan berlebihan pada sejumlah kepala sekolah.
Untuk itu Yanero meyakinkan kepada para kepsek agar mereka tidak perlu takut kepada aparat hukum asalkan bekerja sesuai prosedur. “Jangan takut asalkan kerja prosedural. Dalam DAK kepsek bertindak sebagai penanggungjawab, namun seharusnya dia membuat komite pembangunan dan tidak harus dikerjakan sendiri. Karena kepsek juga tidak boleh melalaikan fungsi utamanya sebagai guru,” imbaunya.
Sementara itu Kasi Fisik Prasarana Disdikpora Marjuki di sela kegiatan tersebut mengatakan tahun 2009 ini total SD/SDLB yang rusak sebanyak 480 ruang kelas (24,45%) terdiri atas rusak berat 111 buah dan rusak ringan 255 buah.
Alokasi dana DAK Bidang Pendidikan 2009 mencapai Rp9,883 miliar. Jumlah itu diperuntukkan guna perbaikan 114 ruang kelas dari jumlah sekolah sebanyak 38 buah yang tersebar pada 13 kecamatan.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Kotim Jusni Sitompul memaklumi ketakutan yang dialami para kepsek. Hal tersebut karena seiring dengan makin ketatnya pengawasan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal.
Oleh karena itu Jusni mengimbau kepada kepsek agar dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab pembangunan didasari atas niat tulus sebagai pengabdian dan tidak memikirkan uang yang bukan menjadi haknya. (vis)

SMAN 1 Sampit workshop R-SSN

Ajari Guru Bikin Blog dan Email

SAMPIT – Memasuki tahun kedua Rintisan Sekolah Standar Nasional (R-SSN) SMAN 1 Sampit kembali mengadakan kegiatan. Kali ini mereka mengadakan workshop pembekalan pendidik dan tenaga pendidik tentang Information Computer Tecnology (ICT) yang diikuti sekitar 61 guru dan tenaga administrasi dilaksanakan 31 Maret hingga 2 April dilantai II SMAN 1 Sampit.
Sedangkan ciri-ciri Sekolah Standar Nasional atau Sekolah Kategori Mandiri (SSN/SKM) yakni terpenuhinya 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), pembelajaran berbasis ICT, pembelajaran dengan moving class (kelas berpindah), dan pembelajaran dengan sistem SKS.
Kegiatan workshop itu meliputi bagaimana cara pembuatan E-Mail, blogger, Hotspot, jardiknas, pembuatan web dan analisis soal ujian dengan masing-masing nara sumber.
Ketua panitia Harsono mengatakan, tujuan diadakan workshop ini dalam rangka peningkatan kompetensi guru untuk pemanfaatan ICT sebagai sumber belajar menuju pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan.
Kepala SMAN 1 Sampit A Syaifudi menambahkan, pada bulan Oktober 2008 lalu sudah diadakan kegiatan serupa tentang Rintisan Sekolah Standar Nasional (R-SSN) yang dibuka langsung oleh Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotim Drs H Yanero. “Sebelumnya pelatihan tentang pembelajaran R-SSN dan sekarang tentang ICT,” sebutnya.
Dia berharap, melalui kegiatan workshop ini bagi tenaga pendidik mampu menyerap pelbagai pengetahuan dan wawasan kemudian diterapkan keanak didiknya masing-masing dengan harapan mampu terciptanya sistem pembelajaran yang menyenangkan. (fin)

Sekolah yang sudah terakreditasi A

Baru Tujuh Sekolah Terakreditasi A

SAMPIT – Tujuh sekolah di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sudah terakreditasi A. Sekolah tersebut adalah SMKN 1 Sampit, SMP Katolik, SDN 2 Mentawa Baru Hulu, SD Katolik Sampit, TK Kumala Bharangkara Sampit, SDN 5 Baamang Hilir, dan SMA Muhammadiyah Sampit.
Sedangkan sekolah yang terakreditasi B dan C cukup banyak. “Tahun 2008 belum ada usulan lagi,” kata Kepala Disdikpora Kabupaten Kotim melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Agus Suryo Wahyudi kemarin (30/3).
Menurutnya, akreditasi ini sangat penting karena ini merupakan hasil evaluasi sekolah untuk mengetahui kinerja dan mutu sekolah. “Semakin tinggi akreditasinya maka biaya untuk operasionalnya akan naik,” ungkapnya. Sebelumnya, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) memberi istilah akreditasi dengan nama “terdaftar” atau “diakui”.
Selain itu, ada empat sekolah yang belum terakreditasi. Namun Agus enggan merincikan sekolah mana yang statusnya belum terakrditasi dengan alasan menjaga nama baik sekolah.
Agus berharap, bagi yang belum terakreditasi maupun yang sudah hendaknya lebih meningkatkan kinerja dan mutu pendidikannya karena semua sekolah punya kesempatan untuk meraih tangga akreditasi yang tinggi. (fin)