Bupati Sebar No HP

Bupati dan Wabup Sebar Nomor HP

SAMPIT – Guna mengetahui langsung persoalan pendidikan, khususnya di wilayah pelosok, bupati dan wakil bupati Kotim menyebarkan langsung nomor handphone (HP) pribadinya kepada guru-guru di wilayah itu. Selain lebih mengintensifkan komunikasi, segala persoalan baik itu usulan maupun kritikan yang membangun bisa diketahui kepala daerah hasil pemilihan langsung ini.
“Silakan sms saya asalkan tidak sms cinta,” cetus Wahyudi yang langsung disambut geeer ratusan guru dari tiga kecamatan (Parenggean, Antang Kalang dan Mentaya Hulu) dalam kegiatan temu muka dan silahturahmi di Aula kantor Kecamatan Parenggean, Sabtu (4/4) tadi.
Untuk itu, suami Hj Ajeng Mardiana ini membeberkan nomor HP-nya yakni 0811520302. “Nomor HP ini sejak 14 tahun yang lalu sudah diaktifkan. Nomor ini juga aktif selama 24 jam,” bebernya.
Selain bupati Kotim juga tidak ketinggalan wakil Bupati HM Amrullah Hadi untuk memberikan nomor HP-nya. Namun orang nomor dua di Kotim ini hanya membeberkan nomor HP kedinasan, sementara HP pribadi tidak bisa dibeberkan secara umum dan terbuka.
“Kalau nomor HP dinas silakan dicatat, tapi nomor HP pribadi ini hanya untuk keluarga,” ujarnya lantas tersenyum.
Dalam kegiatan itu, Wahyudi menegaskan untuk guru honor yang direkrut oleh yayasan atau sekolah swasta tidak bisa diangkat menjadi guru honor daerah (honda). Sebab, tidak diberlakukan pengangkatan guru honda sekolah yang digaji oleh yayasan menjad guru honda.
“Kalau guru kontrak direkrut setiap tahun. Untuk guru bantu sudah semuanya diangkat menjadi PNS,” kata Wahyudi.
Menghadapi kenyataan pahit itu, guru honorer tersebut tidak bisa berbuat banyak, selain tidak diterima menjadi guru honda, disisi lain pendapatan perbulan alias gaji yang diterima juga minim karena menyesuaikan dengan jumlah murid yang bersekolah. (fin)

Bupati Dicurhati Ratusan Guru

Mulai Dari Minimnya
Jumlah Guru hingga SMA

SAMPIT – Persoalan kekurangan guru hingga jumlah SMA di daerah pelosok masih terjadi di kabupaten Kotim. Karenanya, kedua persoalan itu banyak disampaikan ratusan guru kepada bupati Kotim dalam temu muka dan silahturahmi di Aula Kecamatan Parenggean, Sabtu (4/4) tadi.
Dihadapan bupati, para guru dari tiga kecamatan, yakni Antang Kalang, Mentaya Hulu dan Parenggean berharap kekurangan itu bisa dipenuhi.
“Bahkan ada sekolah yang jumlah gurunya hanya dua orang. Selain jadi guru, mereka juga merangkap menjadi kepala sekolah,” ujar salah satu guru.
Khusus untuk jumlah SMA, pembangunan sekolah baru sangat diperlukan. Harapannya, mereka yang akan melanjutkan ke tingkat SMA tidak perlu lagi ke ibu kota kecamatan. “Paling tidak pembuatan SMA tidak terkonsentrasi di ibukota kecamatan,” kata salah satu guru lagi.
Menanggapi hal itu bupati mengatakan untuk kekurangan guru, tahun ini akan kembali dibuka penerimaan guru baik itu melalui jalur penerimaan CPNS maupun guru kontrak.
“Bagi yang diterima akan ditempatkan didaerah yang memang kekurangan guru dan diharapkan putra daerah setempat,” ungkap Wahyudi.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Drs Yanero menanggapi tentang izin operasional sekolah TK yang pernah diajukan ke Dinas Kabupaten masih kurang komplit terutama masalah data sekolah sehingga terkesan terlambat.
“Data yang diserahkan masih kurang dan ini perlu dilengkapi, misalnya jumlah guru yang mengajar dan lainnya. Selain itu sebanyak 115 TK swasta membutuhkan bantuan” sebut Yanero.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menyentil tentang kinerja bawahan terutama kepala desa (kades) Pundu yakni pada saat sidak kepala desa tersebut tidak ada ditempat. “Seperti tidak ada kehidupan disana, padahal jam masih menunjukan pukul 10.00 Wib. Ini namanya tidak mementingkan urusan masyarakat,” pungkasnya. (fin)

DAK-BP 2009 Swakelola

Tegaskan DAK Pendidikan Swakelola

SAMPIT - Perbaikan infrastruktur sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2009 dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi Komite Sekolah dan masyarakat sekitar.
Kepala Disdikpora Kotim melalui Kepala Seksi Fisik dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Marjuki mengatakan, dengan pelaksanaan DAK Pendidikan secara swakelola diharapkan masyarakat dan pengelola sekolah lebih peduli dan tingkat partisipasinya lebih tinggi. “Karena bagaimanapun mereka adalah bagian integral dari sistem manajemen berbasis sekolah,” kata Marjuki.
Dengan pola swakelola, kata dia, setiap kepala sekolah yang mendapat program tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan DAK di sekolahnya. Karena itu pihak sekolah harus memahami dan melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
“Begitupun Komite Sekolah punya tanggungjawab membantu sekolah dalam hal pemikiran, pertimbangan, dukungan tenaga, fisik dan melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas,” cetus Marjuki.
Untuk tahun ini, kata Marjuki SD/SDLB baik negeri dan swasta yang diperbaiki bersumber dari dana tersebut sebanyak 114 ruang kelas, meliputi 38 buah sekolah yang tersebar pada 13 kecamatan.
Jumlah yang diperbaiki ini, lanjut Marjuki, belum keseluruhannya mampu terserap. Karena total ruang kelas yang rusak sebanyak 480, di mana 111 kategori rusak berat dan 255 kategori rusak sedang. Sedangkan ruang kelas SD/SDLB di Kotim sebanyak 1.963 dari total sekolah 322. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.603 dalam kondisi baik.
Besarnya pendanaannya mencapai Rp9,883 miliar ditambah biaya pendamping dari APBD Kotim Rp1 miliar lebih. Jumlah tersebut relatif terus meningkat bila disbanding dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada 2007 Rp2,6 miliar dengan sasaran 12 sekolah, dan 2008 Rp7,4 miliar sasaran 30 sekolah.
Sedangkan hasil rehab ruang kelas yang bersumber dari DAK sejak 2004 hingga 2008 sebanyak 290 (14,77%). “Sehingga kalau program DAK 2009 berhasil memperbaiki ruang kelas 480 buah maka pada 2010 ruang kelas yang rusak tersisa 366 (18,64%), jumlah tersebut diupayakan direhab pada tahun anggaran 2010,” kata Marjuki. (vis)