SMKN 1 Sampit Kerjasama Humas Pemkab

SMKN 1 Mendapat Pelatihan Keprotokolan

SAMPIT – Sebanyak 60 siswa kelas X dan XII SMKN 1 Sampit mendapat pelatihan keprotokalan dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Kotim. Pelatihan diadakan untuk memberikian pengetahuan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima.
Kepala SMKN 1 Sampit Drs Ino mengatakan lewat pelatihan selama lima hari tersebut, siswa mampu menggunakan konsep, teknik serta prosedur kerja sesuai standar yang ditetapkan. “Saya harapkan para peserta mampu menyerap berbagai pelajaran pada saat mengikuti Diklat ini,” ujar Ino.
Dia menambahkan, untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, tidak hanya mutlak di peroleh di bangku sekolah saja, tetapi juga bisa diperoleh melalui dunia usaha atau dunia indutri (DU/DI) maupun lembaga lain. “Salah satunya dengan diadakan diklat protokoler ini,” cetusnya.
Menurutnya, atas dasar inilah, pihaknya berupa untuk memberikan pembekalan bagi siswanya. “Bukankah SMK itu adalah sekolah kejuruan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk bekerja dalam bidang tertentu,” ungkapnya.
Ino menjabarkan, untuk mencapai standar kompetensi program diklat SMK dikelompokan ada 3 kelompok yakni yang pertama kelompok normatif yaitu, menitik beratkan norma, sikap dan prilaku yang harus diajarkan, ditanamkan kepada peserta didik.
Kedua, kelompok adaptif yaitu, peserta didik memahami dan menguasai apa dan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan tetapi juga mengapa hal tersebut harus dilakukan. Dan ketiga kelompok produktif yaitu, suatu diklat untuk membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang bersifat melayani permintaan pasar kerja. (fin)

MIN Lubuk Ranggan Maulidan

MIN Lubuk Ranggan Undang Qori Terbaik
Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1430 H

SAMPIT – Madrasyah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Lubuk Ranggan, Sabtu (28/3) tadi memperingati maulid nabi Muhammad SAW 1430 Hijriah. Kegiatan yang digelar dilingkungan sekolah itu mengundang qori terbaik, Tri Atmajaya dalam MTQ tingkat Kabupaten Kotim ke-40 di Parenggean.
Sebelum kegiatan maulid dilaksanakan, diadakan lomba Adzan, hapalan dan mewarnai. “Untuk lomba adzan dibagi dua kelompok yaitu kelas 1-3 dan 4-5 begitu juga dengan hapalan surat pendek, sedangkan untuk mewarnai khusus kelas 1-2,” Ketua pelaksana Sulami.
Kepala MIN Lubuk Ranggan mengatakan, rasa syukurnya atas terlaksana acara ini berkat adanya kerjasama para guru dan semua pihak. Dan sekaligus berharap, agar MIN Lubuk Ranggan kedepannya menjadi lebih baik lagi.
“Kami ingin mengadakan perluasan halaman terutama bagian depan. Tanpa dukungan semua pihak apa yang diinginkan tidak akan tercapai,” ucapnya.
Sementara itu, penceramah (tausiyah) Rabiatul Adawiyah menyampaikan untuk memiliki anak yang baik hendaknya orang tua harus dapat menjadi contoh yang baik pula.
Ia lantas mencontohkan, bila menyuruh anak mengerjakan salat maka orang tua yang lebih dulu salat. Jangan sebaliknya, anak disuruh untuk salat sementara orang tuanya lagi asyik nonton TV.
Selain itu lanjut dia, pergi ke sekolah anak diajarkan mengenakan pakaian yang diajarkan di MIN yakni menutup aurat yang sesuai dengan syariat agama sementara orang tuanya mengantarkan anaknya tanpa menutup aurat.
“Ini akan sulit untuk diterapkan pada anak apabila peranan orang tua terutama dirumah kurang proaktif,” pungkasnya. (fin)

Salpol PP Kotim

Wajib Tunjukkan Kartu Kendali
PNS dan Pelajar Yang Keluyuran Saat Jam Kerja

SAMPIT – Para pegawai negeri sipil (PNS) tak bisa lagi berkeliaran bebas di saat jam kerja. Mereka yang akan berurusan dinas ataupun pribadi disaat jam kerja wajib membawa kartu kendali yang nantinya akan diterbitkan masing-masing pimpinan dimana ia bertugas.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotim Titin Srikandi mengatakan saat ini penggunaan kartu kerdali masih disosialisasikan di masing-masing instansi. Direncanakan April mendatang akan diterapkan sekaligus penerapan sanksinya.
“Bagi yang tidak memiliki kartu kendali saat berada diluar kantor saat jam kerja akan ditertibkan,” tegas Titin Srikandi akhir pekan tadi.
Kartu kendali yang akan diterbitkan ada dua jenis. Pertama kartu berwarna merah dan kedua berwarna hijau. Untuk warna merah akan diberikan kepada mereka yang akan berurusan dinas dan warna hijau untuk urusan pribadi.
“Sebelumnya diberikan kartu tersebut, aktifitas mereka juga harus diketuhui pejabat terkait masing-masing lingkungan dimana ia bertugas,” ujar Titin.
Menurutnya, dengan adanya kartu kendali ini akan mempermudah pihaknya untuk mengecek langsung apakah yang tertangkap saat razia memiliki kartu tersebut atau tidak. “Tiap satu jam sekali adakan razia dan ini rutin. Jadi wajar saja apabila biaya operasional cukup tinggi,” ungkap mantan kepala Kursus Latihan Kerja (KLK) ini.
Dia menambahkan, kartu ini bukan hanya diberlakukan bagi kalangan PNS saja melainkan kalangan pelajar juga diterapkan. “Kami sudah memberikan surat edaran ketiap sekolah agar menggunakan sistem ini dan nanti akan dipertegas lagi dengan surat dari Bupati,” tukasnya.
Ditanya masalah kartu bisa direkayasa, Titin hanya tersenyum, dan dia lantas menjawab, ”Itu tidak mungkin akan direkayasa karena untuk desain diserahkan langsung ke instansi. Kalau di Satpol PP sudah diterapkan sejak 21 Maret lalu.” (fin)