Kotim Beberkan Sekolah Gratis
Kerjasama Australia-Indonesia Berlanjut
SAMPIT – Program pendidikan gratis untuk wajib belajar 9 tahun terus disosialisasikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim. Program yang di-launching awal tahun lalu itu, setidaknya bisa menekan angka putus sekolah, karena keterbatasan biaya.
Dihadapan 60 peserta perwakilan 4 kabupaten di (Kotim, Seruyan, Lamandau dan Sukamara) dalam kelanjutan kerjasama antara pihak asing atau disebut Autralia-Indonesia Fartnership (Kemitraan Australia-Indonesia), Yanero menekankan sejalan dengan misinya, pihak sekolah—SD dan SMP—tidak lagi melakukan pungutan yang dirasa memberatkan orangtua siswa. Apalagi tahun ini dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga mengalami kenaikan.
“Jadi saya harapkan tidak ada lagi pungutan oleh pihak sekolah terhadap orang tua siswa karena dengan dana BOS pembiayaan untuk sekolah sudah mencukupi,” kata Yenero
Dia menambahkan, program sekolah gratis ini langsung di pantau oleh pemerintah pusat secara ketat dan apabila terbukti menyelewengkan dana BOS tersebut akan dapat sanksi cukup berat terutama Kepala Sekolah. “Salah satu sanksinya adalah diberhentikan dari kedinasan,” sebutnya.
Sementara itu, ketua panitia yang diwakilkan dari Kabupaten Sukamara Muliyanto mengatakan, kegiatan kerjasama Australia-Indonesia pada seri B menitik beratkan pada Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS) sedangkan pada seri C ini tentang penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
“Ada 13 Sekolah yang mengikuti kegiatan ini yakni Kabupaten Kotim 5 sekolah, Seruyan 2 sekolah, Lamandau 4 sekolah dan Sukamara 2 sekolah,” sebutnya.
Muliyanto berharap, kepada para peserta hendaknya mengikuti kegiatan ini lebih serius dan berdayaguna serta mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. (fin)
Kerjasama Australia-Indonesia Berlanjut
SAMPIT – Program pendidikan gratis untuk wajib belajar 9 tahun terus disosialisasikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim. Program yang di-launching awal tahun lalu itu, setidaknya bisa menekan angka putus sekolah, karena keterbatasan biaya.
Dihadapan 60 peserta perwakilan 4 kabupaten di (Kotim, Seruyan, Lamandau dan Sukamara) dalam kelanjutan kerjasama antara pihak asing atau disebut Autralia-Indonesia Fartnership (Kemitraan Australia-Indonesia), Yanero menekankan sejalan dengan misinya, pihak sekolah—SD dan SMP—tidak lagi melakukan pungutan yang dirasa memberatkan orangtua siswa. Apalagi tahun ini dana bantuan operasional sekolah (BOS) juga mengalami kenaikan.
“Jadi saya harapkan tidak ada lagi pungutan oleh pihak sekolah terhadap orang tua siswa karena dengan dana BOS pembiayaan untuk sekolah sudah mencukupi,” kata Yenero
Dia menambahkan, program sekolah gratis ini langsung di pantau oleh pemerintah pusat secara ketat dan apabila terbukti menyelewengkan dana BOS tersebut akan dapat sanksi cukup berat terutama Kepala Sekolah. “Salah satu sanksinya adalah diberhentikan dari kedinasan,” sebutnya.
Sementara itu, ketua panitia yang diwakilkan dari Kabupaten Sukamara Muliyanto mengatakan, kegiatan kerjasama Australia-Indonesia pada seri B menitik beratkan pada Rancangan Pengembangan Sekolah (RPS) sedangkan pada seri C ini tentang penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
“Ada 13 Sekolah yang mengikuti kegiatan ini yakni Kabupaten Kotim 5 sekolah, Seruyan 2 sekolah, Lamandau 4 sekolah dan Sukamara 2 sekolah,” sebutnya.
Muliyanto berharap, kepada para peserta hendaknya mengikuti kegiatan ini lebih serius dan berdayaguna serta mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. (fin)
