Rapor Pendidikan Kotim Masih Merah

SAMPIT– Rapor pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur masih dianggap merah. Ini bukan sembarang penilaian, dan bisa dipertanggungjawabkan sebagai hasil penilaian kinerja dan tata kelola sektor pendidikan hasil local governance capacity assessment (LGCA).

Penilaian tata kelola sektor pendidikan mencakup lima bidang strategis, yakni transparansi dan akuntabilitas, pengendalian sumber daya yang efisien, standar pelayanan pendidikan, sistem pengendalian manajemen, serta sistem informasi manajemen. Kelima bidang strategis inilah yang akan membentuk indeks tata kelola pendidikan di daerah (Local Education governance index).

Hasil LGCA disusun berdasarkan data hasil survei yang dikumpulkan oleh tim enumerator di 50 daerah program Basic Education Capacity-Trust Fund (BEC-TF), dikombinasikan dengan beberapa data komposit yang berasal dari SUSENAS, PADATI dan data sekunder lainnya.

Penyusunan instrumen penilaian dilakukan pada Desember 2008, Februari 2009, diikuti dengan uji coba pada beberapa daerah yang bukan daerah program BEC-TF, survei LGCA aktual dilakukan oleh survei meter antara Maret-Mei 2009 pada seluruh 50 program BEC-TF. Terkait dengan kebijakan pelaksanaan program, maka penting ditetapkan kategori daerah menjadi kategori “Hijau”, ”Kuning”, ”Merah” yang sangat erat kaitannya dengan kinerja daerah dalam pengelolaan sektor pendidikan.

Konsultan asal Jakarta Toher menjelaskan, program BEC-TF adalah bantuan berasal dari Belanda melalui Uni-Eropa senilai Rp2,5 miliar yang diberikan selama 3 tahun secara bertahap untuk perbaikan tata kelola pendidikan. “Kotim termasuk daerah yang mendapatkan dana dari 50 kabupaten/kota se-Indonesia,” ujarnya, belum lama ini.

Dia menguraikan, spider diagram pencapaian tata kelola pendidikan daerah khususnya Kotim menurut bidang strategis antara lain, transparansi dan akuntabilitas mendapat nilai 10.24 persen atau urutan 49 dari 50 daerah, standar pelayanan pendidikan nilai 44.90 persen atau urutan 31 dari 50 daerah, sistem pengendalian manajemen nilai 10.02 persen atau urutan 50 dari 50 daerah, sistem informasi manajemen nilai 4.49 persen atau urutan 48 dari 50 daerah serta pengendalian sumberdaya yang efisien nilai 38.33 persen atau urutan 29 dari 50 daerah.

“Berdasarkan diagram diatas bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalteng kategori kurang (merah),” ungkap Toher ketika menyampaikan sosialisasi BEC-TF di Balai Penataan Guru (BPG) yang dihadiri oleh Kepala Sekolah SD-SMP, pengawas, dewan pendidikan, LSM pendidikan dan para wartawan beberapa pekan lalu.

Toher menyebutkan, ada beberapa faktor kelemahan yang dominan mengapa Kotim mendapat nilai kurang (merah) antara lain, dewan pendidikan tidak terlibat dalam penyusunan rencana strategis (renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kurang transparansi dan akuntabilitas SKPD selaku pemegang catatan kemajuan atas rencana kegiatan dan anggaran serta realisasi kegiatan dan anggaran, kurang memberi peluang bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penilaian pelayanan SKPD pendidikan, sekolah, dewan pendidikan dan lainnya.

Sedangkan faktor kelemahan secara umum meliputi, laporan keuangan tidak dipublikasikan misalnya melalui media massa setempat dan pada papan pengumuman resmi atau melalui website, masyarakat tidak dihadirkan pada sidang DPRD yang mendiskusikan laporan pertanggungjawab dan hasil audit BPK. “Masih banyak lagi kelemahan yang dominan sehingga mendapatkan nilai kurang (merah),” imbuhnya.

Melalui program BEC-TF bantuan berasal dari Belanda melalui Bank dunia ini sebesar 2,5 miliar secara bertahap selama 3 tahun dari 50 Kabupaten/Kota termasuk Kotim akan memperbaiki tata kelola pendidikan yang dinilai kurang (merah) yang disebutkan diatas. (fin)

Usai terima SK, Dibuka Penerimaan Guru Kontrak

SAMPIT – Tahun ini sebanyak 38 guru kontrak yang tersebar di beberapa sekolah lolos seleksi CPNSD Kotim tahun 2009. Untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan, Disdikpora berniat merekrut guru kontrak baru.
Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar Tri Sentot Raharjo mengatakan, jumlah yang mengikuti tes CPNS itu sekitar 38 guru dan bahkan lebih sehingga secara otomatis guru akan mengalami kekurangan. “Untuk itu kami merencanakan akan membuka kembali,” ungkapnya kemarin (3/12).
Akan tetapi, lanjut Sentot, tidak ada kepastian kapan akan dibuka pengangkatan guru kontrak tersebut mengingat guru yang telah dinyatakan lulus tes CPNS tersebut masih belum menerima SK. “Informasi terakhir yang saya terima sekitar bulan Januari 2010 SK akan dikeluarkan,” sebut Sentot.
Dia melanjutkan, untuk penerimaan guru kontrak tahun 2010 secara otomatis akan dilaksanakan setelah guru yang lulus tes CPNS tersebut menerima SK. “Karena informasinya bulan Januari kemungkinan banyak akan dilaksanakan pada bulan Pebruari,” jelasnya.
Sedangkan mengenai pengangkatan melalui seleksi berkas dimana dalam pelaksanaannya menggunakan dana pengguna anggaran (DPA) Satuan Perangkat Daerah (SPD) Kotim atau dari APBD.
Dia menambahkan, sebagian besar guru yang telah lulus CPNS tersebut akan ditempatkan didaerah dengan alasan sesuai dengan formasinya yang telah disetujui oleh daerah. “Untuk jenjang SD-SMP sebagian besar ditempatkan didaerah sedangkan jenjang SMA/SMK/Sederajat sebagian kecil didaerah perkotaan,” bebernya.
Dia berharap, mudah-mudahan apa yang sudah dibuat tidak mengalami perubahan sesuai dengan formasinya. (fin)

Bertahap, Sebelum 2014 SD-SMP Jadi SSN

SAMPIT – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotawaringi Timur (Kotim) berkeyakinan sebelum tahun 2014 sekolah untuk jenjang SDN hingga SMP sudah menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN). “Kita akan penuhi itu semua secara bertahap dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Dasar Agus Suryo Wahyudi diruang kerjanya kemarin (3/12).
Saat ini, lanjut Agus, sudah ada 3 sekolah yang memperoleh predikat Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) yakni SMPN 1 Mentaya Hilir Selatan (Samuda), SMPN 1 Bagendang Kecamatan Mentaya Hilir Utara dan SMPN 3 Sampit. “Sedangkan yang sudah menjadi SSN SMPN 2 Sampit dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMPN 1 Sampit,” sebut Agus.
Agus menjelaskan, untuk tahun ini ada penambahan sekolah yang menjadi RSSN yakni SMPN 1 Mentaya Hilir Selatan (Samuda), dimana sekolah tersebut telah memenuhi kriteria dari 8 standar nasional pendidikan. “Ini bukan main-main karena tim penilainya langsung dari pusat yakni direktorat,” terangnya.
Dia menambahkan, selain delapan standar nasional pendidikan juga ada tambahan untuk nilai plus yaitu, indikator kinerja kunci minimal (IKKM) seperti akreditasi dan kurikulum. “Disamping itu, sekolah mampu mengadakan dua bahasa (bilingual) dan menonjolkan kegiatan muatan lokal,” bebernya.
Yang jadi permasalahan kenapa lamban perubahan status tersebut, Agus menjawab ada beberapa faktor penyebabnya seperti pada kesediaan guru, biaya, sarana dan prasaran serta manajemen sekolah. “Terkadang inilah yang jadi penghambat mengapa sekolah tidak mau mengajukan untuk merubah status menjadi RSSN,” jelasnya.
Untuk itu, dia menyarankan, diperlukan kebersamaan atau komitmen semua pihak baik pemerintah masyarakat dan pihak sekolah. “Tanpa adanya saling membantu apa yang diharap demi kemajuan pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi, kesimpulannya membangun kebersamaan,” pungkasnya. (fin)

Citabunda Lounching Website

Jepretan Arifin/Radar Sampit

PEDULI SOSIAL: Aksi penggalangan dana untuk korban gempa di Sumbar yang dilakukan murid di Cita Bunda School.

Cita Bunda School Launching Website Sekolah

SAMPIT – Beberapa kali tertunda, akhirnya website resmi Cita Bunda School diresmikan, kemarin (5/10). Situs yang berisikan keunggulan sekolah diharapkan semakin mengenalkan sekolah ini keluar daerah.

Kepala SD Cita Bunda Elementry School Feri Abadi mengatakan pembuatan situs ini juga untuk lebih mengenal teknologi informasi kepada siswa. Kedepannya pihaknya juga akan membangun hotspot di area sekolah. “Harapan kami para siswa bisa memanfaatkan layanan internet gratis ini,” kata Feri Abadi.

Sementara Kepala Kantor UPTD Dikpora Kecamatan Ketapang Jumaidi mengatakan, melalui website sekolah ini secara langsung akan membuka wawasan bagi siswa maupun orang tua siswa. “Kami harapkan jangan disalah gunakan website tersebut,” pintanya dihadapan yang hadir saat itu.

Koordinator kegiatan Reni menambahkan, dengan adanya situs sekolah ini antara siswa maupun guru bisa saling tukar informasi dan tugas siswa bisa dilihat di situs. “Mudah-mudahan diperkenalkannya website sekolah ini bisa meningkatkan prestasi anak,” pungkasnya. Selain peresmian website juga digelar halalbihalal dan penggalangan dana untuk korban Sumatera Barat. (fin)

Satap antisipasi siswa putus sekolah

SAMPIT – Keberadaan sekolah satu atap (Satap) dinilai mampu menekan jumlah siswa putus sekolah terutama di wilayah pedalaman. Karenanya pembangunan Satap SD-SMP akan menjadi prioritas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)

Kepala Disdikpora melalui Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pembiayaan Marjuki mengatakan tahun ini pihaknya membangun 2 Satap baru. Pembangunan gedung sekolah satap tersebut menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Dekosenteralisasi.

“Untuk dana APBD Provinsi Kalteng digunakan membangun Satap di daerah Tumbang Bantur sedangkan Dekosentralisasi di Tumbang Koling Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotim,” bebernya.

Yang jadi kendala saat ini adalah, sekolah lanjutan pertama di sekolah tersebut tenaga pendidiknya sangat minim meskipun mengambil kebijakan dengan merekrut guru asal sekolah dasar. “Untuk guru asal SD itu hanya guru wali kelas sedangkan SMP yang dibutuhkan adalah guru mata pelajaran misalnya bahasa inggris,” jelasnya.

Mengatasi hal itu, lanjut Marjuki, perlu bantuan dari pemerintah daerah untuk menugaskan guru mengajar ke daerah tersebut tapi yang diharapkan agar putra daerah dengan alasan lebih optimal daripada guru bukan putra daerah. “Ya sekarang ini, guru untuk ditempatkan di Satap sangat diperlukan sekali,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dengan adanya penambahan Satap baru secara otomatis akan mengurangi angka putus sekolah yang dinyatakan telah masuk kriteria seperti terpencil, terpencar dan terisolir. “Nah jumlah Satap sekarang kseluruhan menjadi 17 sekolah dengan perincian 15 sekolah sudah berjalan sedangkan 2 sedang dibangun tahun ini,” ungkapnya.

Dia berharap, sekolah Satap yang akan dibangun tahun ini pada penerimaan siswa baru tahun mendatang bisa dibuka dengan tujuan mengurangi angka putus sekolah atau anak tidak melanjutkan sehingga penuntasan wajib belajar sembilan bisa berjalan. “Saya kira tahun 2012 mendatang program penuntasan wajib belajar sembilan tahun bisa dituntaskan,” pungkasnya. (fin)

Halal Bihalal di tutup "Perang Uhud"

Jepretan : Arifin Radar Sampit

Halal bihalal Pelajar dan Ormas Islam Kotim

SAMPIT–Pelajar dan mahasiswa serta ormas Islam di kota Sampit punya cara menarik dalam menggelar acara halalbihalal. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman masjid Al-Falah, halalbihal juga dimeriahkan teater islami.

Diujung acara halalbihalal, para siswa Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) Sampit unjuk kebolehan memperkenalkan drama perang uhud. Drama mengisahkan ketidakpatuhan bawahan terhadap amanah yang diberikan oleh pimpinan sehingga berakibat kehancuran.

Dimainkan sekitar 30 siswa, kecakapan mereka dalam seni teater cukup mengundang kekaguman yang menonton. Adegan demi adegan berhasil dimainkan secara memikat. “Kegiatan menampilkan kreatifitas pelajar harus terus ditumbuhkembangkan, terutama dalam lingkup keagamaan,” kata Kepala Kantor Kesbanglinmaspol Kotim Fauzan Nurdin.

Menurut Fauzan, kegiatan menampilkan kesenian islami seperti puisi, nyanyian nasyid, dan drama perlu diagendakan setiap tahun. “Kegiatan kali ini harus menjadi embrio untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya,” harapnya. Di kesempatan halalbihalal, juga dilakukan penggalangan dana untuk korban gempa Sumatera Barat. (fin)

2010, Resmikan SMKN 1 Telawang Kab Kotim

SAMPIT – Ini kabar gembira bagi guru maupun masyarakat di Kecamatan Telawang. Pada tahun 2010, SMK Afiliyal Telawang yang menginduk ke SMKN 2 Sampit statusnya akan dinegerikan.

Berdasarkan hasil survey dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotim bahwa sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan salah satunya mampu mempertahankan jumlah siswa tiap tahunnya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Calon I Ranggon mengatakan, pada tahun 2010 SMK Afiliyal Telawang statusnya akan diganti menjadi SMKN 1 Telawang. “Semua sudah disurvey dan hasilnya telah memenuhi persyaratan yang dimaksud,” ujarnya diruang kerjanya kemarin (2/10).

Dia menambahkan, selain itu, juga ada laporan baru di Cempaga rencananya akan dibangun SMK Afiliyal menggunakan anggaran masyarakat. “Animo masyarakat didaerah tersebut sangat tinggi untuk mendirikan sekolah kejuruan sedangkan Disdikpora bisa mengizinkan selama itu tidak ada permasalahan di lapangan,” terangnya.

Disamping itu, lanjut Calon, Disdikpora sangat mendukung dalam hal untuk mendirikan SMK tetapi afiliyal (sekolah menginduk) sedangkan SMA saat ini dibatasi mengingat program pemerintah pusat jumlah SMK 60 persen daripada SMA 40 persen sudah terlaksana hingga tahun 2014 mendatang.

“Saya harapkan, dengan bermunculan sekolah kejuruan bisa menekan angka pengangguran tiap tahunnya. Sebab lulusan SMK telah memiliki kompetensi keterampilan dasar kerja baik didunia industri maupun dunia usaha,” pungkasnya. (fin)

SPPN Sampit Gandeng Agro Indomas

SAMPIT – Rangkaian kerjasama antara Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) Sampit dengan PT Aggo Indomas dilakukan, kemarin (30/9). Kerjasama dalam hal pemenuhan tenaga kerja siap pakai itu dilakukan dalam bentuk penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Dalam penandatanganan itu dilakukan oleh Charles Sitompul dari PT Agro Indomas dan Zeth Sipahelut B.A dari SPPN Sampit.

Charles Sitompul mengatakan dalam MoU ini pihaknya membuka kesempatan kepada siswa SPPN untuk melakukan praktik kerja. Tak hanya berkesempatan menimbah ilmu, para siswa juga berkesempatan untuk direkrut menjadi karyawan.

“Tentunya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan perusahaan. Salah satunya mungkin selama magang punya prestasi lebih dan mempunyai semangat kerja yang tinggi,” ujarnya.

Program pemagangan bila mengacu ketentuan perusahaan akan dilaksanakan selama empat bulan. Program tersebut meliputi pembentukan mental, pemberian teori dan teknik.

“Untuk yang masih sekolah waktunya mungkin menyesuaikan dengan program sekolah. Bisa saja di bawah waktu yang kami tetapkan,” sebutnya.

Sementara Kepala SPPN Sampit Zeth Sipahelut B.A mengatakan program pemagangan bagi siswa kelas X-XI akan dimulai pada awal 2010 mendatang. Mengacu kurikulum sekolah program magang akan dilaksanakan selama dua bulan. “Melalui kerjasama diharapkan mampu meningkatkan kualitas keterampilan lulusan melalui program magang/diklat,” kata Zeth.

Untuk diketahui dalam penandatanganan MoU tersebut turut disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotim Drs H Yanero dan Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan Kotim I Made Dikantara. (fin)

Batasi Pembangunan SMA Baru

Disdikpora Fokus Pengembangan SMK

SAMPIT – Mulai tahun ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim melakukan pembatasan pembangunan SMA baru termasuk juga penambahan ruang kelasnya. Justru yang dilakukan adalah fokus pengembangan pendidikan SMK.

“Saat ini komposisi SMA dan SMK masih 80-20. Kedepannya saya ingin 60 untuk SMK dan 40 untuk SMA,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Disdikpora Kotim Calon I Ranggon, kemarin (1/10).

Calon mengatakan pembatasan pembanguan gedung SMA merupakan program pemerintah pusat dan wajib dijalankan seluruh daerah. “Bukan hanya pembatasan jumlah gedung dan kelas baru, jumlah penerimaan siswa juga dikurangi bila biasanya lebih dari 40 kursi sekarang menjadi 38 kursi dalam satu kelas,” terangnya.

Menurutnya, salah satu solusi mengatasi angka pengangguran adalah melalui pengembangan SMK. Secara teori, dengan keterampilan yang dimiliki lulusan SMK jauh lebih siap bekerja secara mandiri dibanding lulusan SMA.

Salah satu caranya dengan mendorong masyarakat agar menyekolahkan anak-anaknya hingga tingkat SMK. Dengan mengubah mindset (cara pandang) masyarakat, kecenderungan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah umum ke sekolah kejuruan itu diharapkan secara bertahap akan timbul kesadaran masyarakat untuk bisa lebih mandiri dan menciptakan lapangan kerja sendiri.

”Jadi tidak bergantung pada ketersediaan lapangan kerja, namun bisa menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga angka pencari kerja dapat ditekan,” ungkap Calon.

Untuk diketahui jumlah gedung SMK baik negeri maupun swasta mulai sejajarnya dengan jumlah gedung SMA yang ada di Kotim. Rinciannya 13 gedung SMK dan 18 gedung SMA. (fin)

SD-SMP Satu atap dibangun 2009

Tahun Ini Bangun Dua Satap

SAMPIT – Meminimalisir angka putus sekolah yang ada dipedesaan terutama untuk melanjutkan ke jenjang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali membangun gedung SD-SMP satu atap (Satap).

Tahun ini Disdikpora membangun 2 sekolah satu atap. Pertama di Tumbang Bantur dan Tumbang Koling Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotim.

Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pengelolaan dan Pembiayaan Marjuki mengatakan dibangunnya Satap baru karena daerah tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan yakni terpencil, terpencar dan terisolir. “Atas dasar tiga kriteria itulah diputuskan untuk membangun Satap kembali,” terangnya.

Sedangkan mengenai dana pembangunan, lanjut dia, untuk Tumbang Bantur menggunakan dana APBD Provinsi sedangkan Tumbang Koling dana Dekosentrasi. “Mengenai tenaga pendidik bisa diambil dari guru sekolah dasar atau pemerintah daerah mengirimkan guru mata pelajaran ke sekolah tersebut untuk ditugaskan sebagai guru misalnya guru bahasa Inggris,” jelasnya.

Selain itu, pembangunan gedung sekolah satap ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaksana pengembangan SD-SMP satu atap (P2 Satap) yang diketuai oleh kepala sekolah.

Dia menambahkan, untuk duduk sebagai kepala sekolah bukan hal mudah melainkan harus memenuhi ketentuan berlaku misalnya, jenjang pendidikan minimal Sarjana (S1), pangkat paling rendah III/c, dan masa kerja paling lama 5 tahun. “Mudah-mudahan dengan adanya penambahan Satap baru ini bisa mengurangi angka putus sekolah terutama yang ada dipedesaan karena faktor jauh maupun terkendalanya akses transportasi dan lain sebagainya,” pungkasnya. (fin)

Dikpora Kotim kerahkan pengawas

Siapkan Pengawas Awasi Guru Bandel

Cek Hari Pertama Masuk Kerja Guru

SAMPIT – Meski jadwal masuk kerja pertama pasca lebaran berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) kebanyakan, para guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) tak bisa berleha-leha. Mereka tetap dituntut untuk konsisten dan tidak menambah libur. Sesuai ketetapan bersama, hari ini bertepatan dengan masuk sekolah perdana pasca lebaran dan itu juga diiringi dengan kembali aktifnya para guru.

Kepala Disdikpora Kotim Drs Yanero ketika dihubungi Radar Sampit mengatakan pengawasan pasca libur lebaran diserahkan kepada pengawas sekolah dan juga kepala sekolah (kasek) bersangkutan.

Menurutnya para guru telah mendapat libur panjang terhitung dari tanggal 7 hingga 27 September. Jadi dengan waktu itu taka ada alasan bagi guru untuk menambah jatah liburnya. “Bagi kepala sekolah wajib membuat laporan absensi tentang guru di sekolah. Mereka yang masuk dan tidak masuk dengan alasannya wajib dicatat,” kata Yanero melalui sambungan telepon, kemarin (27/9).

Selain kasek, lanjut Yanero, pengawas sekolah yang ditugaskan juga harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, terumata dalam membuat pelaporan tentang guru yang tidak masuk pada hari pertama masuk kerja pasca lebaran. “Ini warning bagi seluruh guru bahwa tidak dibenarkan untuk menambah libur. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi,” ucapnya.

Dia menguraikan, adapun jenis sanksi tersebut adalah mulai dari terguran, penundaan kenaikan pangkat hingga pemecatan. “Kita lihat seberapa banyak meninggalkan tugas sebelum dijatuhkan sanksi,” sebutnya.

Ia menambahkan, diberlakukannya sistem ini karena mengacu pada perundangan untuk menciptakan disiplin dalam menjalankan tugas. Apalagi di dunia pendidikan karena akan berdampak besar bagi generasi penerus. “Kita hanya ingin bagaimana bisa menghilangkan budaya kurang disipilin menjadi disiplin,” katanya.

Perlu diketahui, pada bulan Juli lalu telah diadakan rapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) jenjang SMP dan SMA/MA serta SMK Se-Kotim terus untuk SD dihadiri oleh Kepala Cabang UPTD Dikpora masing-masing. Mereka telah merumuskan tentang jadwal libur ramadan dan libur panjang dimulai dari 7 hingga 27 September. (fin)

Guru Depag tunggu kepastian

Sertifikasi Guru Depag Belum Jelas

SAMPIT – Hingga kini belum ada kejelasan kapan pengumuman sertifikasi guru di lingkungan Departemen Agama Kotim. Padahal mereka telah mengikuti seleksi sertifikasi yang dilaksanakan di dua tempat yakni di Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fakultas Tarbiyaha Antasari Banjarmasin dan LPTK Universitas Palangka Raya.

“Belum, belum ada informasinya. Tapi bila mengacu kebiasaan tahun-tahun sebelumnya kemungkinan pengumuman sertifikasi Depag setelah Dinas Pendidikan,” kata Kepala Seksi Mapenda Islam Kandepag Kotim Rusdi, kemarin (25/9).

Untuk diketahui seleksi sertifikasi di lingkungan Depag Kotim diikuti sebanyak 54 guru yang terdiri dari 40 guru Pendidikan Agama Islam dan 14 guru madrasyah. “Saat ini yang telah dinyatakan lulus sejak 2007-2008 sebanyak 63 orang,” terangnya.

Untuk tahun 2009, lanjut Rusdi, quora sertifikasi Kotim sebanyak 54 orang sedangkan tahun berikutnya belum juga belum ada kepastian. “Yang berhak menentukan quota adalah Kantor Depag Wilayah Provinsi,” ucapnya.

Selain itu, bagi guru yang telah dinyatakan lulus portofolio kemudian mendapatkan sertifkasi akan mendapatkan gaji tambahan yakni tunjangan guru satu bulan gaji. Dengan iming-iming inilah kebanyakan guru mulai mempersiapkan diri sehingga proses belajar mengajar dikelas ditinggalkan. (fin)

SMP satu atap baru Antang Kalang

SAMPIT–SMP satu atap kembali akan dioperasionalkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim. Kecamatan Antang Kalang menjadi lokasi yang dipilih. Rencananya pengoperasiannya akan dimulai pada 2010 mendatang.

“Rencana awal akan dibuka tahun ajaran tadi, tapi karena ada kendala teknis di lapangan, pengoperasian kita tunda menjadi tahun depan,” kata Kepala Seksi SMP/SMPLB Widarso, kemarin (17/9).

Menurut Widarso dipilihnya wilayah ini, dikarenakan belum memiliki bangunan SMP. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pendidikan, maka dibukalah SMP satu atap.

“Masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh untuk melanjutkan ke tingkat SMP. Dengan diopresikannya SMP satu atap semuanya bisa terpenuhi,” cetus Widarso.

Untuk bangunan akan menggunakan bangunan sekolah dasar setempat. Sedangkan tenaga pendidiknya juga dari guru SD tersebut.

Dengan dioperasionalkannya SMP satu atap di Antang Kalang, maka jumlah SMP satu atap di Kotim bertambah menjadi 16 sekolah. Semuanya tersebar di seluruh kecamatan.

Perlu diketahui, kebanyakan siswa yang ada di pedesaan mendaftar ke sekolah favorit yang ada di perkotaan. Namun itu bisa diatasi karena siswa yang tidak diterima di sekolah tersebut akan kembali melanjutkan pendidikan ke daerah asalnya. Sehingga dengan adanya SMP satu atap ini angka putus sekolah bisa diminimalisirkan.

Selain itu, penyelenggaraan program SMP satu atap dilaksanakan untuk membantu siswa SD di daerah pelosok dan terpencil yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, karena tidak adanya SMP di daerah tersebut. (fin)

Guru terapkan pembelajaran menyenangkan

SAMPIT – Cara pembelajaran indoor (dalam ruangan) dianggap sudah ketinggalan zaman. Karenanya perlu proses pembelajaran baru yang dianggap bisa memacu kreativitas peserta didik. Misalnya memanfaatkan alam terbuka.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Disdikpora Kotim Agus Suryo Wahyudi menilai, sejak dulu hingga sekarang guru selalu

menyampaikan pelajarannya di depan kelas kemudian siswa diminta untuk mendengarkan, membaca kemudian menulis.

“Ini cara dulu, kami harapkan ada metode pembelajaran baru yang menyenangkan sehingga anak tidak merasa bosan ketika ingin bersekolah,” ujarnya.

Agus menjelaskan, metode pembelajaran yang menyenangkan itu bisa mengajak siswa untuk mengamati sesuatu di luar kelas asalkan sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Misalnya belajar bahasa Inggris siswa diajarkan secara langsung di lapangan apa yang mereka lihat kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris. “Ini salah satu pembelajaran yang menyenangkan akan tetapi tidak tiap hari melainkan menyesuaikan kondisi dilapangan,” jelasnya.

Dia juga meminta, kepada pengawas TK/SD untuk memantau ke daerah tugasnya masing-masing tentang anak usia belajar yang tidak sekolah kemudian di data dan ini akan disekolah dalam rangka menuntaskan wajib belajar sembilan tahun. “Saya harapkan pengawas TK/SD turut membantu mendata masyarakat disekitarnya terutama data anak usia belajar akan tetapi tidak bersekolah,” tukasnya.

Pemkab Kotim berharap pada tahun 2010 mendatang program wajib belajar sembilan tahun akan dituntaska. Akan tetapi penuntasan hingga kini belum tercapai dengan angka yang diharapkan, “Ini perlu kerjasama,” pungkasnya. (fin)

SMP satu atap gusur SMP terbuka

Lebih Fokus SMP Satu Atap

SAMPIT – Kedepannya SMP terbuka akan sangat tidak populis lagi. Program pendidikan yang hanya dilaksanakan seminggu dua kali ini, akan digantikan dengan kehadiran SMP satu atap.

“Untuk saat ini keberadaannya masih kita pertahankan. Tapi mungkin beberapa tahun kedepan sudah digantikan dengan SMP satu atap,” kata Kepala Seksi SMP/SMPLB Disdikpora Kotim Widarso, kemarin (16/9).

Hingga kini jumlah SMP terbuka di Kotim tak banyak. Dari data di Disdikpora Kotim jumlahnya hanya tiga sekolah. Sementara jumlah SMP satu atap mencapai 15 sekolah dan tersebar di beberapa kecamatan.

Dari sisi pembelajaran banyak perbedaan dari kedua program itu. Di SMP terbuka, misalnya, kegiatan belajar mengajar dilaksanakana di tempat kegiatan belajar (TKB) dan bukan sekolah khusus. Sedangkan SMP satu atap dilaksanakan seperti sekolah reguler dan lokasinya berdampingan dengan sekolah dasar.

Widarso mengatakan untuk tenaga pendidik di SMP terbuka berasal dari warga sekitar atau disebut dengan guru pamong. Sedangkan SMP satu atap guru resmi baik ini guru PNS atapun guru kontrak daerah.

Selain menginduk ke sekolah negeri, nomor induk siswa SMP terbuka mengikuti siswa SMP satu atap. Hanya saja khusus SMP terbuka ada penambahan huruf di ujungnya, misalnya 4.500T. “Simbol T ini diartikan SMP Terbuka. Dan status mereka tetap negeri,” katanya.

Dia menambahkan, untuk saat ini yang masih beroperasi ada 3 wilayah yakni Mentaya Hulu, Pulau Hanaut dan Mentaya Hilir Selatan (MHS). “Nah sekolah ini ada yang sudah meluluskan siswanya dan ada juga yang masih duduk di kelas VII,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, seluruh siswa SMP terbuka dapat uang santunan atau beasiswa layaknya siswa lain hanya saja ada perbedaan sedangkan guru pamongnya diambil dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Untuk beasiswa dikucurkan Rp576 ribu dibagi 12 bulan atau sekitar 48 ribu peranak perbulan. Dan ini tergantung dari penyalurannya sedangkan pengusulannya melalui provinsi,” pungkasnya. (fin)

CPNSD Kotim dibuka 259 orang

Jatah Guru Kotim 259 untuk CPNSD 2009

SAMPIT – Jatah untuk formasi guru dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kotim cukup banyak. Dari daftar yang dirilis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim tahun ini mendapatkan jatah 259 orang.

“Itu informasi terakhir yang saya terima dari Badan Kepegawaian Daerah. Kesemuanya untuk jenjang strata 1,” kata Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Disdikpora Kotim Tri Sentot Raharjo usai menyampaikan materi pelatihan pengawas di BPG Sampit, kemarin (15/9). Para guru itu nantinya akan mengisi ke semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK.

Sentot menambahkan ada kemungkinan jatah itu mengalami pengurangan atau bisa jadi bertambah. Sebab, penyerahan formasi penerimaan CPNS se-Indonesia oleh BKN baru akan dilaksanakan akhir bulan ini.

“Tanggal 29 September mendatang Bupati Kotim akan ke Jakarta untuk menentukan formasi. Jadi mengenai jadwal kami masih menunggu keputusan resmi dari bupati,” ucapnya.

Untuk diketahui saat ini Kotim masih sangat kekurangan tenaga pendidikan. Jumlahnya mencapai sekitar seribuan yang terdiri dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK.

Karena pemenuhan guru melalui jalur CPNS sangat terbatas, Disdikpora melakukan penerimaan guru horor menjadi guru kontrak daerah. (fin)

Guru Kotim lulus sertifikasi

80 Persen Lulus Tes Sertifikasi

SAMPIT – Ini kabar gembira bagi guru yang ikut sertifikasi di Universitas Palangka Raya (Unpar) belum lama lalu. Dari 125 mereka yang terdaftar dan mengikuti sertifikasi, 80 persen dinyatakan lulus.

“Kita bersyukur bahwa perjuangan guru untuk mendapatkan sertifikasi tidak sia-sia meskipun hanya 80 persen,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim H Yanero, kemarin (15/9).

Dengan sertifikasi itu para guru akan mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar satu bulan gaji. Namun, kata Yenero, perlu proses panjang dan perjuangan untuk bisa mencapai itu.

Menurutnya, dengan gaji dan tunjangan yang diterima bagi guru yang lulus sertifikasi tentunya dituntut untuk meningkatkan kinerja mengajar seminggu 24 jam. Kurang dari ketentuan tunjangan tidak akan diterima. “Kalau kurang bisa menambah jam masuk misalnya menjaga perpustakaan sekolah. Yang jelas kurang dari 24 jam tidak dapat tunjangan ini sudah ketentuan,” tegasnya.

Yanero mengakui, ada beberapa guru jam mengajarnya kurang dari 24 jam namun pihaknya tetap konsekuensi dengan peraturan yakni tidak dapat tunjangan guru. “Ada beberapa orang yang tidak dapat tunjangan dikarenakan tugas mengajarnya kurang,” jelasnya.

Dia berharap, bagi yang telah lulus sertifikasi hendaknya betul-betul menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik karena bisa menambah uang kesejahteraan. “Ingat bagi yang kurang dari jam yang ditentukan tidak dapat tunjangan guru,” pungkasnya.

Untuk mengikuti sertifikasi ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi misalnya, guru mengikuti program jenjang Sarjana (S1) dengan masa kerja diatas 5 tahun serta wajib menyusun portofolio. Sedangkan yang bukan S-1 masih diberikan kebijakan yakni usia diatas 50 tahun dan sudah mengajar kurang lebih 20 tahun dengan pangkat terakhir IV/a. (fin)

Perpusda koleks buku baru

Perpusda Siapkan 1.419 Buku Baru

SAMPIT – Perpusatakaan Daerah Kotim menambah koleksi bukunya, setidaknya 1.419 judul buku baru dipersiapkan untuk menarik minat baca warga Sampit. Buku-buku itu terdiri dari berbagai macam jenis, mulai buku pendidikan, buku umum, dan lainnya.

Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kotim M Hasan Basri mengatakan saat ini ribuan buku itu masih dalam tahap pengolahan sebelum dipajang. Mulai dari pemberian label judul buku, katalog, kantong peminjam dan lainnya. “Para staf perpustakaan saat ini masih mengerjakannya,” kata Hasan Basri, kemarin (11/9).

Menurutnya dalam pengelolaan buku perlu ketekunan dan ketelitian, sebab harus menyesuaikan dengan jenis dan nomor bukunya, misalnya nomor 000 adalah untuk jenis buku karya umum, 100 untuk jenis buku filsafat dan buku psikologi. “Ini yang membuat pengolahan buku sedikit terlambat padahal jenis buku yang sudah diterima luar biasanya banyaknya,” bebernya.

Salah satu staf perpustakaan Jalal menambahkan, menentukan satu jenis dan nama buku itu bisa memakan waktu 70 menit karena harus menyesuaikan dan ini harus dilakukan sangat teliti. “Tidak gampang untuk penyusunan kategori buku dan ini perlu ketelitian,” ujarnya.

Hasan berharap, pada penerimaan calon pengawai baru tahun ini pihaknya meminta agar diberikan tenaga pustakawan untuk menata dan menyusun jenis dan nama buku sesuai dengan katalog sedikitnya dua orang. “Untuk pengajuan sudah diberikan melalui proposal,” pungkasnya. (fin)

Dana KF 2009

Bukan Rp1,8 Tapi 3,6 Juta

Dana Bantuan KF Per Semester

SAMPIT – Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (Kabid PNIF) pada Disdikpora Kotim Kotim Suryani meluruskan besaran anggaran untuk kegiatan Keaksaraan fungsional (KF) per semester. Disebutkannya per semester dana KF dikucurkan sebesar Rp3,6 juta.

“Ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Dan dana ini sesuai dengan isi proposal yang telah diajukan ke pemerintah pusat,” tegas Suryani.

Sebelumnya mencuat kabar dana program KF yang dikucurkan Disdikpora Kotim hanya sebesar Rp1,8 per semester. Dana itupun masih dianggap kurang, karena tidak mencukupi untuk pembiayaan operasional seperti pembayaran tutur, dan pembelian peralatan berupa alat tulis dan kebutuhan lainnya.

Suryani mengatakan biaya sebanyak itu (Rp3,6 juta) dialokasikan untuk membayar honor tutor, pembelian bahan ajar berupa alat tulis dan buku, serta kebutuhan di lapangan selama kegiatan. “Semua mengacu pada isi proposal atau prosedur yang telah dibuat. Sedangkan mengenai besaran honor tutor menyesuaikan kesepakatan. Yang jelas dana ini diturunkan sekaligus persemester bukan pertriwulan,” jelasnya.

Disinggung seberapa jumlah penderita buta aksara di Kotim, Suryani masih belum bisa membeberkannya. Menurutnya, saat ini validasi data masih menunggu laporan dan UPTD Dikpora Kecamatan. “Semuanya masih diproses. Kalu itu selesai (validasi data) baru kita ketahui jumlah penderita buta aksara di Kotim,” kata Suryani.

Sementara Kepala Disdikpora Kotim Drs H Yanero saat dikonfirmasi mengatakan dana untuk operasional program KF sudah mencukupi dan sesuai dengan keperluan dilapangan.

Perlu diketahui, sebagai mana yang diatur dengan UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional pada pasal 13 yang mengamatkan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non formal dan informal. (fin)

Dana Bos bulan Sept 09

Minggu Ketiga Dana BOS Dicairkan

SAMPIT – Kabar gembira bagi pihak sekolah terutama jenjang SD dan SMP di Kabupaten Kotim. Sebab minggu ketiga September dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan dicairkan ke buku rekening sekolah masing-masing.

Manager BOS Agus Suryo Wahyudi membenarkan pencairan dana BOS bagi 60 ribu murid akan dilaksanakan pada minggu ketiga September. “Kami sudah koordinasi dan ternyata pada minggu ketiga bulan ini akan dicairkan,” kata Agus kepada Radar Sampit diruang kerjanya kemarin (9/9).

Menurut Agus, Kamis (10/9) ini dana yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke Dinas Pendidikan Provinsi sudah diproses. Dan kemungkinan pada minggu ketiga itu sudah dimasukan ke buku rekening sekolah masing-masing. “Paling lambat pertengahan bulan ini, yang jelas Kamis itu sudah dilakukan pemprosesan,” tegasnya.

Dia menambahkan, tahun ajaran baru ini ada peningkatan penerimaan dana BOS dari sebelumnya dan bahkan ada kenaikan. “Untuk Kabupaten SD sebesar Rp397 ribu peranak pertahun sedangkan SMP sebesar Rp570 ribu peranak pertahun,” urainya.

Dia melanjutkan, mengenai dana untuk tingkat kabupaten dengan kota ada perbedaan di mana khusus tingkat kota lebih besar dari tingkat kabupaten. “Kota khusus SD sebesar Rp400 ribu peranak pertahun dan SMP Rp575 ribu peranak pertahun,” rincinya lagi.

Anggaran dana BOS pada tahun ini cukup besar dengan perinciannya. Untuk SD sebesar Rp.5.432.895.000,00 sedangkan SMP sebesar Rp.1.954.815.000,00. Bagi sekolah yang penggunaan dana terdapat kelebihan pembayaran agar disetor ke rekening yang sudah ditentukan yakni pada rekening penampung pada Bank Pembangunan Kalteng (BPK) utama Palangka Raya dengan nomor rekening : 0100-003-000001818-4 sesuai dengan surat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Kotim nomor 421/3583/dikdas/2009 dikeluarkan 16 Juli 2009. (fin)

Penerima Dana BOS Tahun 2009 Kab. Kotim

Sekolah Jlh Sekolah Jlh Siswa Diterima

SD 329 50.814 Rp5.432.895.000

SMP 91 13.718 Rp1.954.815.000

Sumber: Disdikpora Kab. Kotim

Studi Banding Pemborosan

Studi Banding Hanya Pemborosan

SAMPIT – Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Supangat menilai kegiatan studi banding yang kerap dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim hanya pemborosan saja. Sebab realisasi dari kegiatan studi banding ke luar daerah banyak tidak terbukti.

Ia berpandangan, studi banding ke luar daerah sah-sah saja asalkan sepulang studi banding hasilnya benar-benar bisa diterapkan. “Yang ikut studi banding semestinya juga diseleksi karena menggunakan uang negara,” ujarnya.

Supangat menilai studi banding yang telah dilakukan sejauh ini masih terkesan sebatas jalan-jalan. Selain itu yang ikut studi banding juga tidak sesuai dengan yang akan dibandingkan ke tempat yang dikunjungi. “Sesuaikan dengan levelnya, dan bukan dipaksakan karena yang ditakutkan realisasinya bisa tidak jalan dikarenakan levelnya berbeda,” sebut Supangat.

Dia mencontohkan, seperti sekolah yang menuju ke Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) seharusnya yang ikut studi banding itu sekolah yang sudah Sekolah Standar Nasional maupun yang sedang menuju Rintisan-SBI. “Yang terjadi justru sebaliknya tidak sesuai level,” imbuhnya.

Jadi harap dia, sepanjang itu diperlukan dan benar-benar bisa terealisasi dengan baik, maka studi banding itu bisa dilaksanakan apalagi tujuannya untuk mengejar ketertinggalan dan membuat program kerja yang akan dicapai.

Pemerhati pendidikan Hasan Basri menambahkan, studi banding ke luar pulau ini baik saja dilaksanakan asalkan apa yang dilihat dan diamati selama kurun waktu yang disiapkan dalam kunjungan benar-benar bisa diterapkan didaerahnya masing-masing. “Kami setuju saja, apalagi itu dalam hal peningkatan mutu pendidikan asalkan bisa dipertanggung jawabkan,” pungkasnya. (fin)

TK banyak tak kantongi izin

Banyak TK Tak Kantongi Izin Operasional

SAMPIT – Menjamurnya sekolah taman kanak-kanak (TK) di Kotim tidak dibarengi dengan sikap baik untuk melaporkan keberadaannya ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Padahal, dengan pelaporan tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan izin operasional.

Kepala Seksi TK/SD pada Disdikpora Kotim Sugiyanto mengatakan dari sekian banyak TK ataupun play group yang beroperasi yang melaporkan keberadaannya ke Disdikpora sangat minim. Padahal, katanya, pelaporan itu sangat tidak sulit.

“Pertama-tama melaporkan ke beradaannya ke Kantor UPTD Dikpora Kecamatan masing-masing, kemudian dari UPTD menyampaikan ke Dinas Kabupaten untuk mengeluarkan izin operasional,” ungkapnya di ruang kerjanya kemarin (7/8).

Sugi mengatakan dengan semakin banyaknya TK akan sangat membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Namun yang terpenting, aturan pendirian suatu lembaga pendidikan juga harus dipenuhi. Misalnya seperti pelaporan ke Disdikpora untuk mendapatkan izin operasional.

Dia menambahkan untuk memperoleh izin operasional ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, misalnya membuat profile sekolah dan pernah meluluskan muridnya. “Untuk mengurus izin operasional tidak dipungut biaya sepersenpun,” terang mantan Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Mentaya Hulu ini.

Dia melanjutkan, meskipun syarat sudah dipenuhi bukan berarti izin operasional akan dikeluarkan secepatnya. “Kami akan tinjau dan cek ke lapangan, apabila memenuhi persyaratan maka izin operasional akan dikeluarkan,” pungkasnya. (fin)

Kunker guru Kotim ke Bandung

Kunker Guru Dibanderol Rp126 Juta

SAMPIT – Tak hanya wakil rakyat yang doyan melakukan kunjungan kerja ke luar daerah. Kegiatan yang diyakini mampu meningkatkan kemampuan pribadi maupun lembaga terhadap bidang tertentu, juga diikuti para guru di kabupaten Kotim. Selama lima hari (10-15 Agustus), mereka akan melakukan kunjungan belajar ke beberapa SMA dan SMK di Bandung, Jawa Barat.

Dari infomasi yang didapat Radar Sampit total anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan kunjungan belajar tersebut sebesar Rp126 juta. Dana yang bersumber dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraha (Disdikpora) Kotim ini digunakan untuk membiayai 35 orang guru. Rinciannya per guru dianggarkan Rp3,5 juta.

Kepala Disdikpora Kotim H Yanero mengakui jangan dilihat dari angka yang dialokasikan, tapi hasil capaiannya. Menurutnya, program kunjungan belajar ke sekolah favorit membawa manfaat yang cukup besar bagi pengembangan individu guru maupun kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolahhnya. “Saya berharap peserta tidak mensia-siakan kesempatan ini. Apa yang didapat nanti bisa diaplikasikan ke sekolah masing-masing,” ucapnya.

Dalam kunjungan belajar tersebut dipilih beberapa sekolah yang telah meraih predikat taraf internasional, di antaranya, SMAN 3, SMKN 4 jurusan otomotif dan SMKN 8 jurusan teknik informasi.

Sementara Kepala Seksi Tentis Pendidikan Menengah Jailani menambahkan, kegiatan untuk kunjugan kepulau Jawa ini sudah berjalan selama 3 tahun ini. Sedangkan tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan kepada para pendidik kemudian sekembalinya bisa diterapkan ke sekolahnya masing-masing. (fin)

Opini "Beda kulit dan isi"

Beda kulit dan isi

SUATU sore, ketika lagi berbincang dengan teman kaka kelas satu sekolah dulu. Dia lantas bercerita banyak tentang salah satu anak didiknya yang jadi juara tingkat Provinsi dan rencananya akan diberangkatkan ketingkat Nasional, namun dibatalkan.
Kasus pembatalan ini menurut dia, tidak hanya terjadi sekali namun tiap kali pengiriman perwakilan Kabupaten Kotim untuk mewakili Provinsi ketingkat Nasional selalu dibatalkan misalnya dalam cabang karate.
Rawut wajahnya begitu tegang ketika menceritakan anak didiknya itu tidak diberangkatkan, bukan karena tidak ada biaya melainkan nepotisme dari oknum pejabat pelaksana teknis lapangan memberangkatkan bukan pelatih atau pembina atlet sebenarnya melainkan teman sejawat. Mungkin ini bukan hanya terjadi di Kabupaten saja melainkan ditingkat Provinsipun sama.
Nepotisme, memang telah lama menjelma dikalangan pejabat teknis lapangan dan bahkan berani menjual nama pelatih agar nafsunya ingin mendampingi para perwakilan yang akan diberangkatkan bisa terlaksana karena hanya ada satu tujuan meraup keuntungan.
Keuntungan disini bisa diartikan sebagai refresing atau jalan-jalan, karena menggunakan bahasa “mumpung” disamping itu, dari bentuk refresing tersebut ada imbalan yang dibilang lumayan besar yakni minimal Rp. 1 juta sebagai ongkos lelah selama mendampingi para perwakilan.
Teman saya ini yang sekarang bertugas sebagai security lantas mencontohkan, pada saat mewakili Kabupaten Kotim ketingkat Provinsi beberapa bulan yang lalu. Disecarik kertas terdapat tulisan “Untuk biaya transportasi dan akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh panitia pelaksana,” alhasil, setelah pembagian uang saku untuk atletik ternyata tiap orang diminta biaya transportasi dan akomodasi dengan alasan panitia kekurangan dana. “Tiap orang diminta dua ratus ribu,” ujarnya dengan kesal.
Kekesalannya ditumpahkan dengan mengepalkan tangan kanannya kuat-kuat sebagai ekpresi bahwa apa yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut “beda kulit dan isi”. Mengapa beda kulit dan isi?. Menurut dia, dimata publik bahwa kegiatan ini murni demi pemenang namun dibelakang publik bagai sosok hantu yang menakutkan serta menyebalkan dan tidak ada rasa malu bahwa apa yang tengah dilakukan itu membawa nama baik instansi tempat bekerja. “Dia tidak segan-segan menjual nama instansi demi hawa nafsunya,” celotehnya.
Diakhir perbincangan, maklum matahari sudah condong diarah barat dan warna langit merah bercampur dengan kuning keemasan. Dia sempat bertanya, akankah nepotisme ini bisa dilenyapkan?, dan adakah orang yang benar-benar jujur menjalankan tugas yang diamanahkan?, dan bisakah penomena ini sirna apabila masih terdapat otak-otak yang didalamnya berisi ambisi keserakahan. (fin)

Sekolah perbanyak lomba

Jepretan : Arifin Radar Sampit

Asah Kreatifitas, Sekolah Perbanyak Lomba

SAMPIT – Untuk mengembangkan kreatifitas siswa, pihak sekolah diminta memperbanyak kegiatan lomba. Selain itu, sekolah juga bisa memfasilitasi siswa dalam mengikuti kegiatan sesuai bidang keahliannya. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Disdikpora Kotim Drs Calon I Ranggon saat membuka acara In House Training (IHT), di lantai II SMAN 1 Sampit, kemarin (23/7).
Calon mengatakan, sejauh ini banyak siswa tidak bisa mengembangkan potensinya dikarenakan sekolah minim mengadakan perlombaan. “Bagaimana kita mau mengetahui potensi mereka sementara lomba untuk pengembangan bakat itu sendiri tidak bisa tersalurkan,” jelas Calon.
Calon menambahkan, dalam hal ini diharapkan bantuan komite sekolah untuk menyalurkan bakat tersebut. “Zaman sekarang ini kebanyakan siswa sudah bosan dengan keadaan, nah melalui kegiatan yang bisa memacu semangat inilah akan tercipta sistem pembelajaran menyenangkan sehingga siswa merasa betah untuk belajar,” bebernya.Calon berharap, sekolah bisa mengatur kegiatan yang bertujuan untuk memberikan jalan bagi siswa dalam hal penyaluran bakat dan minat sehingga dengan adanya kegiatan yang bersifat positif ini yang bertujuan untuk memacu semangat tersebut dapat dijadikan mereka sebagai pengembangan potensi diri masing-masing. (fin)

Pengambilan ijazah gratis

Pengambilan Ijazah Bebas Biaya

SAMPIT – Isu pungutan yang dilakukan oknum sekolah pada saat pengambilan ijazah ditanggapi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim. Kepala Disdikpora Kotim Yanero menegaskan pengambilan ijazah di sekolah yang berada di bawah naungannya dibebaskan dari biaya sepeserpun.
“Tidak dibenarkan bagi pihak sekolah melakukan pungutan kepada siswa yang akan mengambil ijazah,” ucap Yanero, kemarin (23/7).
Menurutnya dalam pembuatan ijazah, pemerintah sudah mengalokasikan dana kepada sekolah. Dana itu akan dipergunakan sesuai kepeluannya, misalnya, biaya penulisan, pengadaan kertas ijazah dan tetek bengek lainnya.
Yanero mengatakan, adanya pungutan terhadap siswa yang akan menerima ijazah itu sama halnya pemaksaan dan tindakan ini tidak dibenarkan. Sebaliknya bagi sekolah yang memungut akan diberikan sanksi. “Kami sudah berkoordinasi dengan inspektorat untuk meminta bantuan terkait temuan dilapangan selama investigasi sesuai dengan petunjuk Bupati Kotim,” bebernya.
Dia menambahkan, untuk pemberian sanksi perlu pembuktian yang kuat, dan tidak didasari atas ujar si A atau si B. Namun, sanksi pastinya akan tetap diberikan setelah melalui proses yang telah ditentukan.
“Bagi yang terbukti bersalah kami tindak tegas karena prosedurnya pembagian ijazah itu memang dibagi cuma-cuma alias gratis,” tegasnya berulang-ulang.Dia berharap, bagi siswa maupun orang tua wali murid merasa dirugikan terkait pungutan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak sekolah (yang berada dibawah naungan Disdikpora, Red) untuk segera melaporkannya ke pihaknya. “Jangan segan-segan melaporkan tapi harus punya bukti yang kuat,” pungkasnya. (fin)

DP Tuding Komite tidak profesional

DP : Komite Sekolah Tidak Profesional

SAMPIT – Bola panas dilemparkan Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kotim Supangat kepada komite sekolah terkait kisruh penetapan biaya masuk bagi siswa baru. Supangat menuding kinerja komite sudah melenceng dan tidak profesional, sehingga menyebabkan reaksi dari para orang tua siswa.
Menurut Supangat, pihaknya sudah memberikan saran dan bahkan sempat mengadakan rapat ke sejumlah sekolah dengan melibatkan komite sekolah terutama tingkat SD-SMP berstatus negeri. “Ada 10 Kecamatan yang sudah diberikan informasi terkait PSB (penerimaan siswa baru, Red) tetapi tidak terpantau oleh Dinas Pendidikan Kabupaten,” katanya di ruang kerjanya, kemarin (22/7).
Dia mengatakan, meski saran sudah disampaikan kepada komite sekolah , namun saat pelaksanaannya jauh dari konsep yang telah dibuat bersama. “Kita akui memang, komite sekolah itu lembaga independen tetapi hendaknya profesional sesuai tingkat ekonomi orang tua wali murid baru, untuk yang miskin tetap dibebaskan yakni dijamin oleh sekolah,” tegas Supangat.
Dia menjelaskan, komite sekolah memang bukan bawahan pihak sekolah tetapi mitra kerja sekolah. Sebab secara struktural komite sekolah merupakan binaan Dewan Pendidikan. “Yang jelas, komite sekolah itu suatu lembaga independen,” terangnya.
Dia menambahkan, dalam kasus ini komite sekolah harus transparan kepada orang tua wali murid baru. Bahkan dalam penetepan kebutuhan sekolah yang difasilitasi sekolah hendaknya menyesuaikan kondisi ekonomi.
“Jangan asalan memasang harga teliti apakah benar-benar untuk peningkatan mutu anak dan pengembangan sekolah dengan melalui rapat pleno sekolah yang disampaikan dan diketahui oleh orang tua wali murid,” pinta Supangat.
Dia berharap, sebagai komite sekolah setidaknya bisa mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi sebelum memaparkan semua pungutan yang akan dibebankan kepada orang tua wali murid baru. (fin)

Siswa SMKN 1 Sampit beritakan tali asih

Jepretan Arifin/Radar Sampit
Foto bersama antara siswa SMKN 1 Sampit

dengan penghuni panti asuhan Aninda Qolbu.

Peduli Sesama Berikan Tali Asih

SAMPIT – Puluhan perwakilan siswa baru SMKN 1 Sampit, Sabtu (18/7) tadi memberikan tali asih ke panti asuhan Annida Qolbu. Selain sebagai rasa peduli kepada sesama, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan masa orientasi sekolah (MOS).
Pengurus panti asuhan Annida Qolbu Rohani menyambut baik kedatangan para siswa baru yang saat itu sebagian besar menggenakan seragam pramuka serta didampingi salah satu panitia MOS Sugeng Haryono. Penyerahan bantuan diberikan simbolis kepada salah satu siswa kepada pengurus panti.
Sugeng mengatakan bantuan ini adalah sumbangsih sukarela yang dilakukan oleh siswa baru kepada panti asuhan. Meskipun nilanya tidak sbesarapm setidaknya bisa bermanfaat besar bagi penguni panti. Rohani mengucapkan banyak terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan.
Kepala SMKN 1 Sampit Drs Ino menambahkan, pemberian tali asih itu rutin dilaksanakan tiap tahun ajaran baru. Tujuan utama adalah memberikan pengetahuan dan pemikiran bahwa, disekitar kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan.
“Saya berharapa kalau mau memberikan tali asih bukannya setahun sekali melainkan apabila punya niat ikhlas dan peduli silahkan kapan saja,” ujarnya. (fin)

Rencana bangun rumah guru

Direncanakan Dibangunan Secara Bertahap
Perumahan Guru Khusus Sekolah di Pelosok

SAMPIT – Bupati Kotim Wahyudi K Anwar prihatin dengan banyaknya rumah dinas guru yang mengalami kerusakan. Karena itu, secara bertahap akan dilakukan rehabilitasi sesuai dengan prioritas.
Wahyudi mengatakan rumah dinas tersebut tidak hanya berada di sekolah dalam kota tapi juga sekolah di pelosok. “Selain merehabilitasi juga akan dilakukan pembangunan rumah dinas baru,” kata Wahyudi belum lama ini.
Untuk menentukan mana yang didahulukan tetap mengacu perencanaan dari bawah. Artinya perencanaan tersebut merupakan hasil dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
“Keuangan kita masih terbatas, jadi kita akan lakukan dengan mengacu skala prioritas. Tapi semua masukan dari tingkat bawah tetap kita tampung,” sebut Wahyudi.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Yanero mengaku persoalan kekurangan perumahan guru sudah berlangsung lama, namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab Kotim tidak bisa merealisasikan secara keseluruhan.
“Untuk tahun ini ada sekitar puluhan rumah guru yang akan dibangun. Tidak hanya bangunan baru tapi juga dilakukan renovasi,” ujar Yanero.
Yenero mengatakan persoalan rumah guru dan kekurangan guru di Kotim masih menjadi persoalan mendasar dalam peningkatan pendidikan di Kotim. Dia berharap, pemenuhan tenaga pendidik juga harus dibarengi dengan pengadaan rumah dinas guru.
“Percuma saja kalau guru diangkat lalu kita tempatkan di sekolah yang ada di pelosok, tapi disisi lain sarana pendukung seperti rumah dinas tidak disediakan. Nah, ini yang saya maksud dua-duanya harus seimbang,” tukasnya. (ton)

Tunggu laporan investigasi

Ditunggu, Hasil Investigasi PSB

SAMPIT–Sekolah mana yang bakal kena sanksi lantaran melakukan pungutan secara tidak wajar saat penerimaan siswa baru (PSB) belum bisa diketahui. Hingga sekarang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim masih menunggu laporan dari tim investigasi yang sudah dibentuk.
“Pembentukan tim pengawas diserahkan kepada UPTD kecamatan, kemudian UPTD menyerahkannya ke pengawas dan penilik sekolah. Hasilnya seperti apa, kita masih menunggu laporannya,” kata Kadisdikpora Kotim, Yanero kepada Radar Sampit, kemarin (20/7).
Yanero menjelaskan, tim investigasi ditugaskan untuk menyelidiki tentang pungutan dan pelanggaran PSB tahun ajaran 2009/2010 kebeberapa sekolah terutama tingkat SD-SMP Se-Kotim khusus sekolah Negeri.
Menurut Yanero, tim investigasi yang telah dibentuk dan bekerja sesuai dengan tugasnya belum memberikan laporan kepada kepala UPTD Dikpora kemudian dilanjutkan ke Dinas Kabupaten.
Dia menambahkan, sejauh ini yang membuat program tentang adanya pembelian baju seragam dan keperluan sekolah lainnya ada pada komite sekolah, di mana komite ini bersifat independen di bawah kewenangan Dewan Pendidikan. “Pengawasan terhadap komite sekolah menjadi tugas Dewan Pendidikan, bukan Dinas Dikpora. Dan saya belum melihat adanya action dari Dewan Pendidikan terkait maraknya pungutan PSB sebagaimana diberitakan media massa,” sebut Yanero.
Terpisah, pengawas TK/SD Rusli mengatakan, untuk wilayah binaan dan bimbingannya terutama gugus V belum ditemukan adanya kasus pungutan PSB.
“Keluhan masyarakat lewat media massa terkait pungutan PSB akan kami minta klarifikasinya kepada kepala sekolah. Kepala Sekolah SDN 4 MB Hulu nanti akan kami panggil untuk dimintai klarifikasi,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, hasil investigasi Forum Bersama (Forbes) LSM Kotim, masih banyak sekolah yang melakukan pungutan kepada orang tua untuk biaya investasi dan operasional sekolah. Koordinator Forbes LSM Kotim Audy Valent mengungkapkan, ada beberapa pungutan bersifat biaya investasi dan operasional yang ditemukan. Misalnya, pungutan untuk pengadaan meja dan kursi guru, pembangunan saluran air dalam sekolah, pengecatan pagar sekolah, semenisasi jalan, pengadaaan layar monitor kelas, teralis jendela, dan banyak lagi.
“Pungutan-pungutan ini tidak wajar dan sangat mengganggu, karena semua item pungutan bersifat investasi dan semestinya tidak ditanggung orang tua murid, terkecuali sekolah RSBI,” ujarnya.
“Disalah satu sekolah SD, ada yang memungut ke murid baru untuk biaya membangun Pos Satpam dan gaji Satpam, kemudian ada biaya untuk pemasangan paving halaman sekolah,” katanya.
Semua pungutan “ilegal” tersebut, sambung Audy Valent melibatkan komite sekolah sebagai tameng pihak sekolah dalam melegalkan pungutan. Terlepas dari adanya kesepakatan yang menjadi persekongkolan tersebut, pihaknya akan terus memberikan laporannya. (fin)

Preman Sekolah

Oknum Guru Ringan Tangan
Main Jewer Kuping Dihadapan Orangtua Murid

SAMPIT – Sikap oknum guru di salah satu SD di kecamatan Baamang sudah kelewatan. Hanya karena si murid melakukan kesalahan sedikit, si guru langsung main jewer kuping tanpa memberikan kesempatan bagi si murid melakukan pembelaan. Akibat tindakan ringan tangan oknum guru tersebut, si murid langsung shock berat. Apalagi itu dilakukan saat apel bendera di hari masuk pertama sekolah, kemarin (13/7).
Ketua Dewan Pendidikan Kotim Supangat sangat menyayangkan sikap ringan tangan guru tersebut. Dirinya berjanji akan melakukan pengecekan ke sekolah bersangkutan.
Supangat mengatakan, tindakan seorang guru itu apalagi dikhalayak ramai walaupun tujuannya untuk mendidik, tidak harus menunjukan sikap yang beringas dengan cara menjewer kuping anak lebih baik ditegur. “Apapun alasannya tindakan itu kurang terpuji,” tandas Supangat.
Menurutnya, tugas guru harusnya membina, membimbing murid di sekolah dan bukan untuk membuat takut murid. “Kalau demikian guru bukan lagi untuk jadi pembina generasi penerus melainkan jadi preman dsekolah,” tegasnya lagi.Dia berharap, untuk itu, agar orang tua dirumah bersama sekolah mendidik putra dan putrinya dengan budaya disiplin serta hormat terhadap guru dan orang tua dan ikut aturan sekolah. “Saya harapkan dilain kesempatan tidak akan terulang lagi,” pinta Supangat. (fin)

Tandik Manuar Kambang SMKN 1 Sampit

Jepretan Arifin Radar Sampit

Kelompok Tari Nilai
Plus SMKN 1 Sampit

SAMPIT–Ada nilai plus lain yang dimiliki siswa-siswi SMKN 1 Sampit. Di bidang kesenian, misalnya, SMKN 1 ternyata memiliki kelompok tari yang kerap diundang diberbagai acara. Kemampuan menari itu mereka perlihatkan saat menyambut kedatangan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Agus Martowardojo di Bandara H. Asan Sampit, kemarin (14/7).
Menyambut rombongan Dirut Bank Mandiri, mereka menyuguhkan tarian Dayak yang diberi nama “Tandik Manuar Kambang” (tari menabur bunga, Red). Tarian ini merupakan penghormatan kepada tamu sebagai perlambang bahwa tamu sangat dihormati.
“Mereka (para penari, Red) adalah siswa dan siswi kelas X dan XI. Mereka sudah terlatih dan sudah sering diundang pada berbagai acara,” kata Sugeng Haryono, pendamping para penari.
Ia menuturkan, pihak Bank Mandiri Sampit memang meminta kelompok tari SMKN 1 Sampit untuk menyambut kedatangan Dirut Bank Mandiri dengan tarias khas Kalimantan. Selama ini, lanjut dia, hubungan SMKN 1 dan Bank Mandiri Sampit telah terjalin dengan baik.
Kekompakan para penari saat menyambut tamu menurutnya berkat latihan keras yang telah dilakukan sebelumnya. “Tarian Tandik Manuar Kambang adalah tarian yang paling pas untuk penyambutan tamu. Jam terbang anak-anak boleh dikatakan cukup, karena mereka memang sering tampil pada berbagai acara,” pungkasnya. (fin)

PSB kesalahan ortu murid

Calon : Itu Kesalahan Orangtua
Soal Penetapan Besaran Uang Masuk Sekolah

SAMPIT – Kisruh mengenai besaran uang masuk sekolah khususnya tingkat SMA/MA/SMK bakalan terus meruncing. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpor) Kotim yang sejatinya sebagai regulator, justru menganggap keresahan orangtua akan besarnya biaya masuk sekolah akibat kesalahan orangtua sendiri.
Kepada Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) pada Disdikpora Timur Calon I Ranggon mengatakan pada saat digelar rapat pembahasan biaya masuk antara sekolah, orangtua siswa, dan komite sekolah, para orangtua yang proaktif sangat sedikit. Mayoritas mereka hanya manggut-manggut dan menyetujui apa yang ditawarkan pihak sekolah.
“Sebenarnya pada saat rapat antara komite sekolah dengan orang tua murid itu duduk satu meja membahas besar dan kecilnya biaya yang dibebankan. Nah, harusnya dari situlah bisa diadakan tawar menawar sehingga ada solusi,” terang Calon.
Selain itu, lanjut Calon, pihak sekolah sudah menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapat Belanja Sekolah (RAPBS) serta sesuai dengan otonomi sekolah masing-masing. Apabila dari pihak orang tua murid merasa keberatan bisa dirundingkan kembali.
Calon juga tak habis pikir setelah penetapan dan disetujui, justru ada yang menolak dan keberatan. “Inikan namanya aneh. Sudah diputuskan dan disetujui malahan ada yang ngomong dibelakangan tidak menerima,” tandasnya.
Seharusnya, lanjut dia, saat dirapatkan orangtua bisa mengajukan keberatan, bahkan kalau perlu minta keringanan. Dan apabila bagi mereka yang tidak mampu sekolah pasti nya juga mempunya solusi dan tetap membantu. “Biasanya yang tidak setuju itu hanya sedikit karena kalah suara dengan suara orang banyak akhirnya ikut setuju,” pungkasnya.
Sementara, sumber salah satu orangtua siswa mengatakan pihaknya bukan tidak proaktif. Justru yang terjadi pihak sekolah menetapkan jadwal rapat tidak sesuai dengan kondisi kerjaan orang tua murid.
“Kami ini bekerja pagi hari sedangkan rapatnya diadakan pada saat jam kerja, sehingga banyak yang tidak ikut rapat. Seandainya saja disesuaikan dengan kondisi mungkin banyak yang hadir dan bukan menerima begitu saja,” ujarnya tanpa mau disebutkan namannya. (fin/ton)

Paket C diduga ada perjokian

Ujian Paket C Diduga Tercemar Praktik Percaloan

Ingin Lulus, Siswa Dipatok Rp 400 Ribu-Rp 1 juta

Angin tak sedap kembali mengembus dunia pendidikan di Kotim. Bila sebelumnya unas banyak tak lulus, kali ini muncul masalah minor menghantam ujian paket C. Siswa yang pindah pendidikan ke non-formal dan peserta reguler, baru bisa lulus ujian bila melewati calo.

INFOMASI yang diterima Radar Sampit, calo telah mematok harga minimal Rp 400 ribu dan maksimalnya Rp 1 juta per siswa. Hal ini tentu saja membuat resah seluruh peserta. Karena apabila tidak dipenuhi, tidak bisa dibantu alias tidak lulus.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotawaringin Timur selaku penyelenggara ujian non-formal saat dikonfirmasi mengaku sangat terkejut, bahwa ada oknum yang telah berani menawarkan diri menjadi joki dan memastikan bagi peserta apabila membayar dengan tawaran tinggi tersebut dinyatakan lulus.
Kepala Bidang PLS dan PAUD pada Disdikpora Kabupaten Kotim Suryani mengatakan ini tidak dibenarkan. Apabila itu terbukti, akan diberikan sanksi berat, karena telah melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.
“Kita akan telesuri kebenarannya, dan diimbau bagi warga yang merasa dirugikan silakan laporkan ke Dinas Kabupaten atau ke penegak hukum,” katanya dengan tegas di ruang kerjanya, kemarin (29/6).
Menurut Suryani, memberi uang pelicin agar lulus itu tidak mungkin terjadi karena Lembar Jawaban Komputer Ujian Nasional (LJKUN) dan soal itu dibuat dan dikoreksi di Dinas Pendidikan Kalteng, kemudian diserahkan ke pusat. Sementara Dinas Kabupaten hanya pelaksana.
“Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak ada celah untuk membantu siswa kecuali pada saat pelaksanaan ujian ada oknum tertentu memberikan kunci jawaban melalui selebaran dan ini di luar sepengetahuan Dinas Kabupaten selaku penyelenggara,” ungkapnya.
Dia menambahkan, lulus atau tidak lulus itu tergantung dari semua jawaban peserta saat mengisi LJKUN dan sangat tidak mungkin apabila membayar dengan jumlah yang besar bisa diluluskan. “Jangan pernah percaya dengan omongan oknum yang tidak bertanggungjawab, percayalah diri sendiri apabila merasa yakin lulus dan apabila menemukan bukti-bukti yang kuat segera laporkan akan ditindaklanjuti dengan tegas,” ujar Suryani.
Terkuaknya kasus perjokian ini, karena ada laporan dari beberapa siswa bahwa pada saat melaksanakan ujian paket C di dalam ruangan kelas ada salah satu oknum guru menjanjikan dengan memberi imbalan sebesar Rp 1 juta per siswa dijamin pasti lulus.
Di tempat terpisah, Kepala Disdikpora Kabupaten Kotim Drs Yanero menegaskan, tidak ada satupun yang menjamin kelulusan siswa kecuali siswa itu sendiri. Oleh karena itu hal semacam ini tidak perlu digubris. “Saya akan cek dan menurunkan tim investigasi siapa yang menjanjikan hal ini dan apabila terbukti akan diberikan sanksi berat karena telah melanggar hukum apabila yang bersangkutan oknum Dinas maupun UPTD Dikpora,” tegas Yanero. (fin)

Daftar ulang R-SBI SMPN 1 Sampit

Minim, Daftar Ulang Siswa RSBI
Pasca Keterlambatan Pengumuman UASBN

SAMPIT – Keterlambatan pengumuman hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya mengancam siswa yang akan melanjutkan ke SLTP melalui jalur reguler, tapi juga bagi siswa yang telah dinyatakan lulus untuk kelas rintisan sekolah berstandar internasional (R-SBI).
Hingga kemarin, dua kelas R-SBI yang dibuka di SMPN 1 Sampit masih minim yang melakukan daftar ulang. Padahal batas daftar ulang tinggal beberapa hari lagi.
“Meskipun lewat dari batas daftar ulang kita tetap akan layani. Tapi itu hanya untuk siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi,” kata Kepala SMPN 1 Sampit Abung.
Abung mengatakan saat seleksi R-SBI lalu diikuti sebanyak 218 peserta. Mereka akan memperebutkan 48 kursi yang disedikan untuk dua kelas. Setelah digelar seleksi berhasil ditetapkan 48 siswa yang berhak untuk masuk kelas R-SBI. “Sampai saat ini kita hanya bisa menunggu. Semoga proses pembagian hasil UASBN bisa dipercepat,” ucap Abung.Abung menambahkan, kalaupun nanti sampai batas waktu yang ditetapkan ada siswa yang lulus seleksi tidak juga melakukan daftar ulang, pihaknya akan menyiapkan 3 kursi cadangan sebagai pengganti. “Perlu dicatat ketiga siswa itu juga telah mengikuti seleksi tes bersama calon yang lulus,” tegasnya. (fin)