Sekolah perbanyak lomba

Jepretan : Arifin Radar Sampit

Asah Kreatifitas, Sekolah Perbanyak Lomba

SAMPIT – Untuk mengembangkan kreatifitas siswa, pihak sekolah diminta memperbanyak kegiatan lomba. Selain itu, sekolah juga bisa memfasilitasi siswa dalam mengikuti kegiatan sesuai bidang keahliannya. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Disdikpora Kotim Drs Calon I Ranggon saat membuka acara In House Training (IHT), di lantai II SMAN 1 Sampit, kemarin (23/7).
Calon mengatakan, sejauh ini banyak siswa tidak bisa mengembangkan potensinya dikarenakan sekolah minim mengadakan perlombaan. “Bagaimana kita mau mengetahui potensi mereka sementara lomba untuk pengembangan bakat itu sendiri tidak bisa tersalurkan,” jelas Calon.
Calon menambahkan, dalam hal ini diharapkan bantuan komite sekolah untuk menyalurkan bakat tersebut. “Zaman sekarang ini kebanyakan siswa sudah bosan dengan keadaan, nah melalui kegiatan yang bisa memacu semangat inilah akan tercipta sistem pembelajaran menyenangkan sehingga siswa merasa betah untuk belajar,” bebernya.Calon berharap, sekolah bisa mengatur kegiatan yang bertujuan untuk memberikan jalan bagi siswa dalam hal penyaluran bakat dan minat sehingga dengan adanya kegiatan yang bersifat positif ini yang bertujuan untuk memacu semangat tersebut dapat dijadikan mereka sebagai pengembangan potensi diri masing-masing. (fin)

Pengambilan ijazah gratis

Pengambilan Ijazah Bebas Biaya

SAMPIT – Isu pungutan yang dilakukan oknum sekolah pada saat pengambilan ijazah ditanggapi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim. Kepala Disdikpora Kotim Yanero menegaskan pengambilan ijazah di sekolah yang berada di bawah naungannya dibebaskan dari biaya sepeserpun.
“Tidak dibenarkan bagi pihak sekolah melakukan pungutan kepada siswa yang akan mengambil ijazah,” ucap Yanero, kemarin (23/7).
Menurutnya dalam pembuatan ijazah, pemerintah sudah mengalokasikan dana kepada sekolah. Dana itu akan dipergunakan sesuai kepeluannya, misalnya, biaya penulisan, pengadaan kertas ijazah dan tetek bengek lainnya.
Yanero mengatakan, adanya pungutan terhadap siswa yang akan menerima ijazah itu sama halnya pemaksaan dan tindakan ini tidak dibenarkan. Sebaliknya bagi sekolah yang memungut akan diberikan sanksi. “Kami sudah berkoordinasi dengan inspektorat untuk meminta bantuan terkait temuan dilapangan selama investigasi sesuai dengan petunjuk Bupati Kotim,” bebernya.
Dia menambahkan, untuk pemberian sanksi perlu pembuktian yang kuat, dan tidak didasari atas ujar si A atau si B. Namun, sanksi pastinya akan tetap diberikan setelah melalui proses yang telah ditentukan.
“Bagi yang terbukti bersalah kami tindak tegas karena prosedurnya pembagian ijazah itu memang dibagi cuma-cuma alias gratis,” tegasnya berulang-ulang.Dia berharap, bagi siswa maupun orang tua wali murid merasa dirugikan terkait pungutan ijazah yang dikeluarkan oleh pihak sekolah (yang berada dibawah naungan Disdikpora, Red) untuk segera melaporkannya ke pihaknya. “Jangan segan-segan melaporkan tapi harus punya bukti yang kuat,” pungkasnya. (fin)

DP Tuding Komite tidak profesional

DP : Komite Sekolah Tidak Profesional

SAMPIT – Bola panas dilemparkan Ketua Dewan Pendidikan (DP) Kotim Supangat kepada komite sekolah terkait kisruh penetapan biaya masuk bagi siswa baru. Supangat menuding kinerja komite sudah melenceng dan tidak profesional, sehingga menyebabkan reaksi dari para orang tua siswa.
Menurut Supangat, pihaknya sudah memberikan saran dan bahkan sempat mengadakan rapat ke sejumlah sekolah dengan melibatkan komite sekolah terutama tingkat SD-SMP berstatus negeri. “Ada 10 Kecamatan yang sudah diberikan informasi terkait PSB (penerimaan siswa baru, Red) tetapi tidak terpantau oleh Dinas Pendidikan Kabupaten,” katanya di ruang kerjanya, kemarin (22/7).
Dia mengatakan, meski saran sudah disampaikan kepada komite sekolah , namun saat pelaksanaannya jauh dari konsep yang telah dibuat bersama. “Kita akui memang, komite sekolah itu lembaga independen tetapi hendaknya profesional sesuai tingkat ekonomi orang tua wali murid baru, untuk yang miskin tetap dibebaskan yakni dijamin oleh sekolah,” tegas Supangat.
Dia menjelaskan, komite sekolah memang bukan bawahan pihak sekolah tetapi mitra kerja sekolah. Sebab secara struktural komite sekolah merupakan binaan Dewan Pendidikan. “Yang jelas, komite sekolah itu suatu lembaga independen,” terangnya.
Dia menambahkan, dalam kasus ini komite sekolah harus transparan kepada orang tua wali murid baru. Bahkan dalam penetepan kebutuhan sekolah yang difasilitasi sekolah hendaknya menyesuaikan kondisi ekonomi.
“Jangan asalan memasang harga teliti apakah benar-benar untuk peningkatan mutu anak dan pengembangan sekolah dengan melalui rapat pleno sekolah yang disampaikan dan diketahui oleh orang tua wali murid,” pinta Supangat.
Dia berharap, sebagai komite sekolah setidaknya bisa mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi sebelum memaparkan semua pungutan yang akan dibebankan kepada orang tua wali murid baru. (fin)

Siswa SMKN 1 Sampit beritakan tali asih

Jepretan Arifin/Radar Sampit
Foto bersama antara siswa SMKN 1 Sampit

dengan penghuni panti asuhan Aninda Qolbu.

Peduli Sesama Berikan Tali Asih

SAMPIT – Puluhan perwakilan siswa baru SMKN 1 Sampit, Sabtu (18/7) tadi memberikan tali asih ke panti asuhan Annida Qolbu. Selain sebagai rasa peduli kepada sesama, kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan masa orientasi sekolah (MOS).
Pengurus panti asuhan Annida Qolbu Rohani menyambut baik kedatangan para siswa baru yang saat itu sebagian besar menggenakan seragam pramuka serta didampingi salah satu panitia MOS Sugeng Haryono. Penyerahan bantuan diberikan simbolis kepada salah satu siswa kepada pengurus panti.
Sugeng mengatakan bantuan ini adalah sumbangsih sukarela yang dilakukan oleh siswa baru kepada panti asuhan. Meskipun nilanya tidak sbesarapm setidaknya bisa bermanfaat besar bagi penguni panti. Rohani mengucapkan banyak terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan.
Kepala SMKN 1 Sampit Drs Ino menambahkan, pemberian tali asih itu rutin dilaksanakan tiap tahun ajaran baru. Tujuan utama adalah memberikan pengetahuan dan pemikiran bahwa, disekitar kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan.
“Saya berharapa kalau mau memberikan tali asih bukannya setahun sekali melainkan apabila punya niat ikhlas dan peduli silahkan kapan saja,” ujarnya. (fin)

Rencana bangun rumah guru

Direncanakan Dibangunan Secara Bertahap
Perumahan Guru Khusus Sekolah di Pelosok

SAMPIT – Bupati Kotim Wahyudi K Anwar prihatin dengan banyaknya rumah dinas guru yang mengalami kerusakan. Karena itu, secara bertahap akan dilakukan rehabilitasi sesuai dengan prioritas.
Wahyudi mengatakan rumah dinas tersebut tidak hanya berada di sekolah dalam kota tapi juga sekolah di pelosok. “Selain merehabilitasi juga akan dilakukan pembangunan rumah dinas baru,” kata Wahyudi belum lama ini.
Untuk menentukan mana yang didahulukan tetap mengacu perencanaan dari bawah. Artinya perencanaan tersebut merupakan hasil dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
“Keuangan kita masih terbatas, jadi kita akan lakukan dengan mengacu skala prioritas. Tapi semua masukan dari tingkat bawah tetap kita tampung,” sebut Wahyudi.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim Yanero mengaku persoalan kekurangan perumahan guru sudah berlangsung lama, namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab Kotim tidak bisa merealisasikan secara keseluruhan.
“Untuk tahun ini ada sekitar puluhan rumah guru yang akan dibangun. Tidak hanya bangunan baru tapi juga dilakukan renovasi,” ujar Yanero.
Yenero mengatakan persoalan rumah guru dan kekurangan guru di Kotim masih menjadi persoalan mendasar dalam peningkatan pendidikan di Kotim. Dia berharap, pemenuhan tenaga pendidik juga harus dibarengi dengan pengadaan rumah dinas guru.
“Percuma saja kalau guru diangkat lalu kita tempatkan di sekolah yang ada di pelosok, tapi disisi lain sarana pendukung seperti rumah dinas tidak disediakan. Nah, ini yang saya maksud dua-duanya harus seimbang,” tukasnya. (ton)

Tunggu laporan investigasi

Ditunggu, Hasil Investigasi PSB

SAMPIT–Sekolah mana yang bakal kena sanksi lantaran melakukan pungutan secara tidak wajar saat penerimaan siswa baru (PSB) belum bisa diketahui. Hingga sekarang, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim masih menunggu laporan dari tim investigasi yang sudah dibentuk.
“Pembentukan tim pengawas diserahkan kepada UPTD kecamatan, kemudian UPTD menyerahkannya ke pengawas dan penilik sekolah. Hasilnya seperti apa, kita masih menunggu laporannya,” kata Kadisdikpora Kotim, Yanero kepada Radar Sampit, kemarin (20/7).
Yanero menjelaskan, tim investigasi ditugaskan untuk menyelidiki tentang pungutan dan pelanggaran PSB tahun ajaran 2009/2010 kebeberapa sekolah terutama tingkat SD-SMP Se-Kotim khusus sekolah Negeri.
Menurut Yanero, tim investigasi yang telah dibentuk dan bekerja sesuai dengan tugasnya belum memberikan laporan kepada kepala UPTD Dikpora kemudian dilanjutkan ke Dinas Kabupaten.
Dia menambahkan, sejauh ini yang membuat program tentang adanya pembelian baju seragam dan keperluan sekolah lainnya ada pada komite sekolah, di mana komite ini bersifat independen di bawah kewenangan Dewan Pendidikan. “Pengawasan terhadap komite sekolah menjadi tugas Dewan Pendidikan, bukan Dinas Dikpora. Dan saya belum melihat adanya action dari Dewan Pendidikan terkait maraknya pungutan PSB sebagaimana diberitakan media massa,” sebut Yanero.
Terpisah, pengawas TK/SD Rusli mengatakan, untuk wilayah binaan dan bimbingannya terutama gugus V belum ditemukan adanya kasus pungutan PSB.
“Keluhan masyarakat lewat media massa terkait pungutan PSB akan kami minta klarifikasinya kepada kepala sekolah. Kepala Sekolah SDN 4 MB Hulu nanti akan kami panggil untuk dimintai klarifikasi,” tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, hasil investigasi Forum Bersama (Forbes) LSM Kotim, masih banyak sekolah yang melakukan pungutan kepada orang tua untuk biaya investasi dan operasional sekolah. Koordinator Forbes LSM Kotim Audy Valent mengungkapkan, ada beberapa pungutan bersifat biaya investasi dan operasional yang ditemukan. Misalnya, pungutan untuk pengadaan meja dan kursi guru, pembangunan saluran air dalam sekolah, pengecatan pagar sekolah, semenisasi jalan, pengadaaan layar monitor kelas, teralis jendela, dan banyak lagi.
“Pungutan-pungutan ini tidak wajar dan sangat mengganggu, karena semua item pungutan bersifat investasi dan semestinya tidak ditanggung orang tua murid, terkecuali sekolah RSBI,” ujarnya.
“Disalah satu sekolah SD, ada yang memungut ke murid baru untuk biaya membangun Pos Satpam dan gaji Satpam, kemudian ada biaya untuk pemasangan paving halaman sekolah,” katanya.
Semua pungutan “ilegal” tersebut, sambung Audy Valent melibatkan komite sekolah sebagai tameng pihak sekolah dalam melegalkan pungutan. Terlepas dari adanya kesepakatan yang menjadi persekongkolan tersebut, pihaknya akan terus memberikan laporannya. (fin)

Preman Sekolah

Oknum Guru Ringan Tangan
Main Jewer Kuping Dihadapan Orangtua Murid

SAMPIT – Sikap oknum guru di salah satu SD di kecamatan Baamang sudah kelewatan. Hanya karena si murid melakukan kesalahan sedikit, si guru langsung main jewer kuping tanpa memberikan kesempatan bagi si murid melakukan pembelaan. Akibat tindakan ringan tangan oknum guru tersebut, si murid langsung shock berat. Apalagi itu dilakukan saat apel bendera di hari masuk pertama sekolah, kemarin (13/7).
Ketua Dewan Pendidikan Kotim Supangat sangat menyayangkan sikap ringan tangan guru tersebut. Dirinya berjanji akan melakukan pengecekan ke sekolah bersangkutan.
Supangat mengatakan, tindakan seorang guru itu apalagi dikhalayak ramai walaupun tujuannya untuk mendidik, tidak harus menunjukan sikap yang beringas dengan cara menjewer kuping anak lebih baik ditegur. “Apapun alasannya tindakan itu kurang terpuji,” tandas Supangat.
Menurutnya, tugas guru harusnya membina, membimbing murid di sekolah dan bukan untuk membuat takut murid. “Kalau demikian guru bukan lagi untuk jadi pembina generasi penerus melainkan jadi preman dsekolah,” tegasnya lagi.Dia berharap, untuk itu, agar orang tua dirumah bersama sekolah mendidik putra dan putrinya dengan budaya disiplin serta hormat terhadap guru dan orang tua dan ikut aturan sekolah. “Saya harapkan dilain kesempatan tidak akan terulang lagi,” pinta Supangat. (fin)

Tandik Manuar Kambang SMKN 1 Sampit

Jepretan Arifin Radar Sampit

Kelompok Tari Nilai
Plus SMKN 1 Sampit

SAMPIT–Ada nilai plus lain yang dimiliki siswa-siswi SMKN 1 Sampit. Di bidang kesenian, misalnya, SMKN 1 ternyata memiliki kelompok tari yang kerap diundang diberbagai acara. Kemampuan menari itu mereka perlihatkan saat menyambut kedatangan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Agus Martowardojo di Bandara H. Asan Sampit, kemarin (14/7).
Menyambut rombongan Dirut Bank Mandiri, mereka menyuguhkan tarian Dayak yang diberi nama “Tandik Manuar Kambang” (tari menabur bunga, Red). Tarian ini merupakan penghormatan kepada tamu sebagai perlambang bahwa tamu sangat dihormati.
“Mereka (para penari, Red) adalah siswa dan siswi kelas X dan XI. Mereka sudah terlatih dan sudah sering diundang pada berbagai acara,” kata Sugeng Haryono, pendamping para penari.
Ia menuturkan, pihak Bank Mandiri Sampit memang meminta kelompok tari SMKN 1 Sampit untuk menyambut kedatangan Dirut Bank Mandiri dengan tarias khas Kalimantan. Selama ini, lanjut dia, hubungan SMKN 1 dan Bank Mandiri Sampit telah terjalin dengan baik.
Kekompakan para penari saat menyambut tamu menurutnya berkat latihan keras yang telah dilakukan sebelumnya. “Tarian Tandik Manuar Kambang adalah tarian yang paling pas untuk penyambutan tamu. Jam terbang anak-anak boleh dikatakan cukup, karena mereka memang sering tampil pada berbagai acara,” pungkasnya. (fin)

PSB kesalahan ortu murid

Calon : Itu Kesalahan Orangtua
Soal Penetapan Besaran Uang Masuk Sekolah

SAMPIT – Kisruh mengenai besaran uang masuk sekolah khususnya tingkat SMA/MA/SMK bakalan terus meruncing. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpor) Kotim yang sejatinya sebagai regulator, justru menganggap keresahan orangtua akan besarnya biaya masuk sekolah akibat kesalahan orangtua sendiri.
Kepada Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) pada Disdikpora Timur Calon I Ranggon mengatakan pada saat digelar rapat pembahasan biaya masuk antara sekolah, orangtua siswa, dan komite sekolah, para orangtua yang proaktif sangat sedikit. Mayoritas mereka hanya manggut-manggut dan menyetujui apa yang ditawarkan pihak sekolah.
“Sebenarnya pada saat rapat antara komite sekolah dengan orang tua murid itu duduk satu meja membahas besar dan kecilnya biaya yang dibebankan. Nah, harusnya dari situlah bisa diadakan tawar menawar sehingga ada solusi,” terang Calon.
Selain itu, lanjut Calon, pihak sekolah sudah menyesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapat Belanja Sekolah (RAPBS) serta sesuai dengan otonomi sekolah masing-masing. Apabila dari pihak orang tua murid merasa keberatan bisa dirundingkan kembali.
Calon juga tak habis pikir setelah penetapan dan disetujui, justru ada yang menolak dan keberatan. “Inikan namanya aneh. Sudah diputuskan dan disetujui malahan ada yang ngomong dibelakangan tidak menerima,” tandasnya.
Seharusnya, lanjut dia, saat dirapatkan orangtua bisa mengajukan keberatan, bahkan kalau perlu minta keringanan. Dan apabila bagi mereka yang tidak mampu sekolah pasti nya juga mempunya solusi dan tetap membantu. “Biasanya yang tidak setuju itu hanya sedikit karena kalah suara dengan suara orang banyak akhirnya ikut setuju,” pungkasnya.
Sementara, sumber salah satu orangtua siswa mengatakan pihaknya bukan tidak proaktif. Justru yang terjadi pihak sekolah menetapkan jadwal rapat tidak sesuai dengan kondisi kerjaan orang tua murid.
“Kami ini bekerja pagi hari sedangkan rapatnya diadakan pada saat jam kerja, sehingga banyak yang tidak ikut rapat. Seandainya saja disesuaikan dengan kondisi mungkin banyak yang hadir dan bukan menerima begitu saja,” ujarnya tanpa mau disebutkan namannya. (fin/ton)

Paket C diduga ada perjokian

Ujian Paket C Diduga Tercemar Praktik Percaloan

Ingin Lulus, Siswa Dipatok Rp 400 Ribu-Rp 1 juta

Angin tak sedap kembali mengembus dunia pendidikan di Kotim. Bila sebelumnya unas banyak tak lulus, kali ini muncul masalah minor menghantam ujian paket C. Siswa yang pindah pendidikan ke non-formal dan peserta reguler, baru bisa lulus ujian bila melewati calo.

INFOMASI yang diterima Radar Sampit, calo telah mematok harga minimal Rp 400 ribu dan maksimalnya Rp 1 juta per siswa. Hal ini tentu saja membuat resah seluruh peserta. Karena apabila tidak dipenuhi, tidak bisa dibantu alias tidak lulus.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kotawaringin Timur selaku penyelenggara ujian non-formal saat dikonfirmasi mengaku sangat terkejut, bahwa ada oknum yang telah berani menawarkan diri menjadi joki dan memastikan bagi peserta apabila membayar dengan tawaran tinggi tersebut dinyatakan lulus.
Kepala Bidang PLS dan PAUD pada Disdikpora Kabupaten Kotim Suryani mengatakan ini tidak dibenarkan. Apabila itu terbukti, akan diberikan sanksi berat, karena telah melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku.
“Kita akan telesuri kebenarannya, dan diimbau bagi warga yang merasa dirugikan silakan laporkan ke Dinas Kabupaten atau ke penegak hukum,” katanya dengan tegas di ruang kerjanya, kemarin (29/6).
Menurut Suryani, memberi uang pelicin agar lulus itu tidak mungkin terjadi karena Lembar Jawaban Komputer Ujian Nasional (LJKUN) dan soal itu dibuat dan dikoreksi di Dinas Pendidikan Kalteng, kemudian diserahkan ke pusat. Sementara Dinas Kabupaten hanya pelaksana.
“Ini yang perlu digarisbawahi, bahwa tidak ada celah untuk membantu siswa kecuali pada saat pelaksanaan ujian ada oknum tertentu memberikan kunci jawaban melalui selebaran dan ini di luar sepengetahuan Dinas Kabupaten selaku penyelenggara,” ungkapnya.
Dia menambahkan, lulus atau tidak lulus itu tergantung dari semua jawaban peserta saat mengisi LJKUN dan sangat tidak mungkin apabila membayar dengan jumlah yang besar bisa diluluskan. “Jangan pernah percaya dengan omongan oknum yang tidak bertanggungjawab, percayalah diri sendiri apabila merasa yakin lulus dan apabila menemukan bukti-bukti yang kuat segera laporkan akan ditindaklanjuti dengan tegas,” ujar Suryani.
Terkuaknya kasus perjokian ini, karena ada laporan dari beberapa siswa bahwa pada saat melaksanakan ujian paket C di dalam ruangan kelas ada salah satu oknum guru menjanjikan dengan memberi imbalan sebesar Rp 1 juta per siswa dijamin pasti lulus.
Di tempat terpisah, Kepala Disdikpora Kabupaten Kotim Drs Yanero menegaskan, tidak ada satupun yang menjamin kelulusan siswa kecuali siswa itu sendiri. Oleh karena itu hal semacam ini tidak perlu digubris. “Saya akan cek dan menurunkan tim investigasi siapa yang menjanjikan hal ini dan apabila terbukti akan diberikan sanksi berat karena telah melanggar hukum apabila yang bersangkutan oknum Dinas maupun UPTD Dikpora,” tegas Yanero. (fin)

Daftar ulang R-SBI SMPN 1 Sampit

Minim, Daftar Ulang Siswa RSBI
Pasca Keterlambatan Pengumuman UASBN

SAMPIT – Keterlambatan pengumuman hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya mengancam siswa yang akan melanjutkan ke SLTP melalui jalur reguler, tapi juga bagi siswa yang telah dinyatakan lulus untuk kelas rintisan sekolah berstandar internasional (R-SBI).
Hingga kemarin, dua kelas R-SBI yang dibuka di SMPN 1 Sampit masih minim yang melakukan daftar ulang. Padahal batas daftar ulang tinggal beberapa hari lagi.
“Meskipun lewat dari batas daftar ulang kita tetap akan layani. Tapi itu hanya untuk siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi,” kata Kepala SMPN 1 Sampit Abung.
Abung mengatakan saat seleksi R-SBI lalu diikuti sebanyak 218 peserta. Mereka akan memperebutkan 48 kursi yang disedikan untuk dua kelas. Setelah digelar seleksi berhasil ditetapkan 48 siswa yang berhak untuk masuk kelas R-SBI. “Sampai saat ini kita hanya bisa menunggu. Semoga proses pembagian hasil UASBN bisa dipercepat,” ucap Abung.Abung menambahkan, kalaupun nanti sampai batas waktu yang ditetapkan ada siswa yang lulus seleksi tidak juga melakukan daftar ulang, pihaknya akan menyiapkan 3 kursi cadangan sebagai pengganti. “Perlu dicatat ketiga siswa itu juga telah mengikuti seleksi tes bersama calon yang lulus,” tegasnya. (fin)

Unas SMP molor, PSB diundur

Pengumuman Unas Molor, PSB Diundur

SAMPIT – Molornya pengumuman hasil ujian nasional (unas) SMP membuat Disdikpora Kabupaten Kotim mengambil kebijakan mengundur jadwal penerimaan siswa baru (PSB) SMA.
“Surat edaran terkait pengunduran PSB akan dikeluarkan Disdikpora. Pengunduran PSB merupakan keputusan bersama baik di tingkat SMP dan SMA mengenai jadwal akhir PSB tahun ajaran 2009/2010 diundur,” tegas Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Kabupaten Kotim, Agus Suryo Wahyudi, kemarin (30/6).
Agus berharap kepada sekolah agar tetap menerima siswa lanjutan yang akan melanjutkan kejenjang berikutnya, meskipun hanya mengandalkan surat pernyataan kelulusan. Sebab untuk nilai masih diproses atau direkapitulasi di Dinas Pendidikan Kalteng. “Dua hari kedepan kemungkinan nilai itu sudah bisa diterima di Dinas Kabupaten,” ujarnya.
Sekadar diketahui, sebanyak 22 sekolah telah menerima hasil Pengumuman Ujian Nasional (Unas) tingkat SMP/MTs di SMPN 1 Sampit. Sedangkan pengumuman kelulusan Selasa (30/6) kemarin menyesuaikan dengan kondisi di lapangan karena terkendala jarak tempuh terutama di daerah.
Hasil pengumuman kemarin masih ada kekurangannya, yakni para pelajar hanya menerima selebaran kertas yang berisikan tentang kelulusan, sementara nilai belum ada dengan alasan masih diproses di Dinas Pendidikan Kalteng.
Meskipun demikian, selebaran kertas bisa dijadikan bukti bagi pelajar untuk melanjutkan kejenjang berikutnya. “Surat berisikan kelulusan bisa dipergunakan untuk melanjutkan ketingkat lebih tinggi lagi,” kata Agus Suryo Wahyudi.
“Dinas Pendidikan Kalteng sedang merekapitulasi secara keseluruhan, mengenai lulus atau tidak bisa dilihat sebelum direkapitulasi. Daripada para pelajar harus menunggu lebih lama, diambilah kebijakan untuk mendata siswa yang lulus atau tidak,” imbuhnya.
Menurutnya, keputusan tersebut sangat tepat mengingat pelajar sudah terlalu lama menunggu hasil pengumuman. “Untuk penerimaan hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tingkat SD/MI, kami belum bisa memprediksinya, yang jelas masih diproses di Dinas Pendidikan Kalteng bersamaan dengan nilai SMP,” beber Agus.
Sementara itu di SMPN 1 Sampit, pelajar yang sedang menanti hasil kelulusan harus menunggu lama sejak pukul 08.00 hingga diumumkan sekitar pukul 10.20. Pembagian amplop keramat yang dijadwalkan seperti biasanya yakni di halaman sekolah terpaksa harus diadakan didalam ruang kelas dengan alasan mulai pukul 10.00 wib Kota Sampit diguyur hujan yang cukup deras seakan-akan jadi saksi bahwa kelulusan di SMPN 1 Sampit hasilnya mencapai 100 persen.
“Untuk tahun pelajaran 2008/2009 pelajar SMPN 1 Sampit yang berjumlah 203 orang lulus 100 persen,” kata Kepala SMPN 1 Sampit Abung. (fin)