Dana Daerah untuk Guru Swasta Nihil
SAMPIT – Harapan guru swasta untuk hidup sejahtera dengan gaji yang memadai masih sekadar harapan. Pasalnya anggaran untuk gaji mereka yang digelontorkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim nihil.“Sejak dulu anggaran dari Disdikpora dan PGRI untuk membantu guru swasta tidak ada,” kata Ketua PGRI Kotim M. Yusuf.
Sejatinya, kata Yusuf, sebagai induk mereka, Disdikpora memperhatikan nasib para guru swasta termasuk guru bantu, honorer, maupun tidak tetap. “Bagaimana mungkin kami menuntut mereka untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan, sementara gaji guru swasta itu masih minim,” imbuh Yusuf.
Yusuf mengatakan selama ini kebijakan menentukan gaji guru swasta atau honorer ditentukan oleh komite sekolah atau yayasan, sedangkan untuk besarannya tergantung jumlah siswa didik di sekolah tersebut. “Kalau siswa didiknya banyak, berarti gaji guru tersebut memadai. Atau dengan kata lain sesuai dengan batas kemampuan dari yayasan,” sebut Yusuf.
Meskipun saat ini banyak bermunculan sekolah swasta, seperti taman kanak-kanak (TK), justru yang terjadi penggajian tenaga pengajarnya tidak dilakukan secara komprehensif. “Mendirikan sekolah bagus tapi harus dikaji secara matang sebelum mendapatkan keluhan,” tegas Yusuf.
Sementara itu, Kepala TK Islam Terpadu Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotim Syahdatiweni menuturkan, di sekolah yang ia pimpin juga soal gaji gurunya sangat minim ini berdasarkan jumlah siswa didiknya juga sangat sedikit sekitar 18 orang, sehingga gaji gurunya disesuaikan dengan pembayaran siswa didik tiap bulan. “Kadang-kadang guru menerima gaji tiap bulan hanya Rp60 ribu tergantung pembayaran siswa,” ungkapnya.
Guru TK Harapan Bangsa Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotim Nelly menambahkan, sangat prihatin atas gaji guru swasta yang diterima tiap bulan. Dia mengharapkan kepada PGRI Kotim untuk memperjuangkan nasib para guru swasta sehingga mutu pendidikan semakin terwujud dengan nyata dan kesejahteraan guru bisa dinikmati. (fin)
SAMPIT – Harapan guru swasta untuk hidup sejahtera dengan gaji yang memadai masih sekadar harapan. Pasalnya anggaran untuk gaji mereka yang digelontorkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kotim nihil.“Sejak dulu anggaran dari Disdikpora dan PGRI untuk membantu guru swasta tidak ada,” kata Ketua PGRI Kotim M. Yusuf.
Sejatinya, kata Yusuf, sebagai induk mereka, Disdikpora memperhatikan nasib para guru swasta termasuk guru bantu, honorer, maupun tidak tetap. “Bagaimana mungkin kami menuntut mereka untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan, sementara gaji guru swasta itu masih minim,” imbuh Yusuf.
Yusuf mengatakan selama ini kebijakan menentukan gaji guru swasta atau honorer ditentukan oleh komite sekolah atau yayasan, sedangkan untuk besarannya tergantung jumlah siswa didik di sekolah tersebut. “Kalau siswa didiknya banyak, berarti gaji guru tersebut memadai. Atau dengan kata lain sesuai dengan batas kemampuan dari yayasan,” sebut Yusuf.
Meskipun saat ini banyak bermunculan sekolah swasta, seperti taman kanak-kanak (TK), justru yang terjadi penggajian tenaga pengajarnya tidak dilakukan secara komprehensif. “Mendirikan sekolah bagus tapi harus dikaji secara matang sebelum mendapatkan keluhan,” tegas Yusuf.
Sementara itu, Kepala TK Islam Terpadu Desa Jemaras Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotim Syahdatiweni menuturkan, di sekolah yang ia pimpin juga soal gaji gurunya sangat minim ini berdasarkan jumlah siswa didiknya juga sangat sedikit sekitar 18 orang, sehingga gaji gurunya disesuaikan dengan pembayaran siswa didik tiap bulan. “Kadang-kadang guru menerima gaji tiap bulan hanya Rp60 ribu tergantung pembayaran siswa,” ungkapnya.
Guru TK Harapan Bangsa Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotim Nelly menambahkan, sangat prihatin atas gaji guru swasta yang diterima tiap bulan. Dia mengharapkan kepada PGRI Kotim untuk memperjuangkan nasib para guru swasta sehingga mutu pendidikan semakin terwujud dengan nyata dan kesejahteraan guru bisa dinikmati. (fin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar