PGRI Tagih Janji Pemkab Bangun Sekretariatan
SAMPIT – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kotim menagih janji Pemkab Kotim yang akan membangunkan sekretariatan. Pasalnya hingga kini, organisasi yang membawahi ribuan guru di Kotim ini belum mempunyai sekretariatan yang refresentatif.
“Dulu pemkab Kotim pernah menjanjikan itu. Tapi sampai sekarang belum juga direalisasikan. Saya minta Pemkab bisa konsisten dengan janjinya,” kata Ketua PGRI Kotim M Yusuf.
Padahal, kata Yusuf, dibanding organisasi lain, PGRI merupakan organisasi besar. Tapi justru, soal bantuan yang digelontorkan Pemkab Kotim, PGRI menempati urutan bontot. “Saran saya kalau mau adil PGRI jangan dibantu dan organisasi lain juga tidak dibantu,” cetusnya.
Sementara terkait masih minimnya gaji guru swasta dan guru honorer daerah, PGRI tak memungkirinnya. Namun, bukan berarti pihaknya berdiam diri.
“Untuk guru swasta keputusan penggajian ada di tangan yayasan, sementara guru honorer daerah berada dibawah komando Pemkab Kotim. Sejauh ini kita sudah sampaikan keluhan itu, tapi alasannya selalu terbatasnya anggaran yang dimilik,” terang Yusuf.
Melihat kondisi itu—keuangan yang minim—Yusuf meminta, para guru swasta dan honorer daerah tidak perlu berharap mendapatkan tambahan penghasilan dari dana APBD. Tapi yang perlu dilakukan adalah mengikuti sertifikasi guru.
Setidaknya dengan mengikuti sertifikasi guru, akan mendapatkan tunjangan yang bisa meningkatkan penghasilan pada guru.
“Akan lebih baik mengikuti sertifikasi guru daripada selalu berharap yang tidak pasti,” pungkasnya. (fin)
SAMPIT – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kotim menagih janji Pemkab Kotim yang akan membangunkan sekretariatan. Pasalnya hingga kini, organisasi yang membawahi ribuan guru di Kotim ini belum mempunyai sekretariatan yang refresentatif.
“Dulu pemkab Kotim pernah menjanjikan itu. Tapi sampai sekarang belum juga direalisasikan. Saya minta Pemkab bisa konsisten dengan janjinya,” kata Ketua PGRI Kotim M Yusuf.
Padahal, kata Yusuf, dibanding organisasi lain, PGRI merupakan organisasi besar. Tapi justru, soal bantuan yang digelontorkan Pemkab Kotim, PGRI menempati urutan bontot. “Saran saya kalau mau adil PGRI jangan dibantu dan organisasi lain juga tidak dibantu,” cetusnya.
Sementara terkait masih minimnya gaji guru swasta dan guru honorer daerah, PGRI tak memungkirinnya. Namun, bukan berarti pihaknya berdiam diri.
“Untuk guru swasta keputusan penggajian ada di tangan yayasan, sementara guru honorer daerah berada dibawah komando Pemkab Kotim. Sejauh ini kita sudah sampaikan keluhan itu, tapi alasannya selalu terbatasnya anggaran yang dimilik,” terang Yusuf.
Melihat kondisi itu—keuangan yang minim—Yusuf meminta, para guru swasta dan honorer daerah tidak perlu berharap mendapatkan tambahan penghasilan dari dana APBD. Tapi yang perlu dilakukan adalah mengikuti sertifikasi guru.
Setidaknya dengan mengikuti sertifikasi guru, akan mendapatkan tunjangan yang bisa meningkatkan penghasilan pada guru.
“Akan lebih baik mengikuti sertifikasi guru daripada selalu berharap yang tidak pasti,” pungkasnya. (fin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar